JawaPos.com - Penambangan ilegal telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama di kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Praktik yang dilakukan tanpa izin dan di luar pengawasan hukum ini tidak hanya memicu kerusakan ekologis berskala besar, tetapi juga memunculkan konflik sosial yang mendalam.
Salah satu contoh penambangan ilegal terjadi di Brasil pada 2021. Menurut Mapbiomas, Tanah Adat Kayapó, Munduruku, dan Yanomami menjadi wilayah yang paling terdampak, dengan area tambang masing-masing seluas 11.542 ha, 4.743 ha, dan 1.556 ha. Kondisi ini menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat adat.
“Apa yang kami derita ini sungguh luar biasa. Saya memikirkan cucu saya dan hewan-hewan. Ada para kepala suku yang menderita, menangis,” ujar Arnaldo Kabá Munduruku, pemimpin Alto Tapajós di Pará, dikutip dari Greenpeace.
Apa itu Penambangan Ilegal?
Dikutip dari WFW, penambangan ilegal merujuk pada kegiatan ekstraksi mineral, logam, atau sumber daya berharga yang dilakukan tanpa izin resmi, di luar regulasi pemerintah, atau melanggar hukum negara sebagaimana dijelaskan dalam UNDOC Response Framework on Illegal Mining. Penambangan ilegal sering terjadi di kawasan lindung atau di tanah pribadi tanpa persetujuan.
Praktik ini berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari aktivitas kecil hingga operasi besar yang dikelola sindikat terorganisir. Dalam banyak kasus, metode yang digunakan sangat sederhana dan berbahaya, menimbulkan risiko bagi para pekerja, masyarakat sekitar, serta lingkungan.
Dampak Penambangan Illegal bagi Masyarakat Adat
Dalam pernyataannya, Arnaldo Kabá Munduruku menjelaskan bahwa penambangan emas ilegal memicu konflik internal di antara komunitas adat.
“Penambangan emas memecah belah masyarakat. Ada kepala suku yang bertikai dengan kepala suku lainnya. Kami merasa tidak enak karena bertengkar dengan saudara. Merkurinya terlalu banyak, begitu pula malarianya. Separuh wilayah kami telah dirusak oleh penambangan," ujarnya.
"Para penambang emas menggunakan banyak trik, mereka bekerja di malam hari agar tidak tertangkap. Dan orang-orang yang melaporkannya ditandai, mereka dalam bahaya,” sambungnya.
Menurut Greenpeace, di Brasil, praktik penambangan ilegal kerap dibenarkan oleh narasi bahwa aktivitas tersebut dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kenyataannya jauh berbeda. Aktivitas ini justru mencerminkan pencurian sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir individu, sementara masyarakat luas menanggung dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan yang berat.
Baca Juga: Harvey Moeis Jadi Tersangka, Suami Sandra Dewi Atur Kerja Sama Penambangan Ilegal
Dampak Lingkungan
Dikutip dari Oxfam Australia, dampak lingkungan akibat penambangan ilegal sangat signifikan. Pembangunan lokasi tambang membutuhkan konstruksi besar-besaran yang menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, dan penurunan keanekaragaman hayati.
Penggunaan alat berat serta bahan peledak meninggalkan lubang raksasa seperti ngarai dan menyebabkan erosi serta degradasi tanah. Metode mountaintop removal yang digunakan untuk menambang batu bara bahkan meledakkan seluruh puncak gunung.
Selain itu, tambang permukaan menghasilkan limbah dalam jumlah besar, serta melepaskan zat berbahaya ke udara dan air yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius jika terhirup atau tertelan.
Tambang juga menghasilkan air asam yang mencemari sistem perairan dan mengancam kehidupan organisme air. Meskipun tambang bawah tanah menghasilkan limbah yang lebih sedikit, metode ini tetap berisiko tinggi bagi keselamatan pekerja.
Sektor pertambangan turut berkontribusi terhadap emisi karbon melalui penggunaan energi dan transportasi, serta memproduksi bahan bakar fosil yang merupakan sumber utama emisi karbon global.
Bahkan setelah tambang ditinggalkan, dampak lingkungan tetap berlanjut melalui fenomena acid mine drainage yang melepaskan logam berat ke aliran air dan membahayakan tumbuhan, hewan, dan manusia.
Peran Organisasi Internasional
Menurut UNODC, pada tahun 2019, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) mengadopsi Resolusi 2019/23 berjudul Combating transnational organized crime and its links to illicit trafficking in precious metals and illegal mining. Resolusi tersebut menyoroti tentang meningkatnya keterlibatan kelompok kriminal terorganisir dalam perdagangan ilegal logam mulia serta perluasan tindak kejahatan transnasional terkait penambangan ilegal.
Negara-negara anggota didorong untuk memperkuat kerja sama, termasuk dengan UNODC dan organisasi internasional lainnya, guna meningkatkan dukungan penegakan hukum dan penuntutan, serta memanfaatkan data dan teknologi secara lebih optimal. Resolusi ini juga menganjurkan negara-negara untuk menggunakan ketentuan dalam UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan UN Convention against Corruption (UNCAC).
UNODC menegaskan perlunya peningkatan kerja sama internasional, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas untuk menanggulangi penambangan ilegal dan perdagangan logam mulia. Untuk itu, lembaga tersebut mengembangkan kerangka respons khusus yang mencakup koordinasi melalui Inter-Divisional Task Team on Minerals Trafficking guna menggabungkan seluruh keahlian yang ada di dalam UNODC. Selain itu, organisasi ini juga bekerja sama dengan OECD dan World Customs Organization untuk menyelenggarakan pertemuan Informal Law Enforcement Network terkait kejahatan mineral. (*)