JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan kepercayaan publik menjadi ujian utama pemerintah dalam mengadopsi artificial intelligence (AI).

Menurut Nezar, keberhasilan penerapan AI dalam pemerintahan tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat suatu proses dilakukan.

Lebih dari itu, teknologi tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” jelasnya dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, Indonesia membutuhkan penerapan AI yang mampu menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Karena itu, Nezar menggarisbawahi pentingnya proses adaptasi agar penerapan AI sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat lokal.

“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegas Nezar.

Ia menilai teknologi AI memiliki potensi yang sangat besar. Namun, potensi tersebut baru dapat memberikan nilai publik apabila teknologi yang diterapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” imbuhnya.

Nezar menegaskan bahwa tolok ukur utama penerapan AI dalam pemerintahan bukanlah kecanggihan sistem yang digunakan.

Menurutnya, hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasakan dampak dari penerapan teknologi tersebut dalam layanan pemerintah.

“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkas Nezar.