JawaPos.com - Penanganan hoaks kesehatan dinilai harus dimulai dari hulu, salah satunya melalui kolaborasi dengan platform digital agar masyarakat memperoleh kejelasan terkait sumber informasi kesehatan yang beredar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa hoaks kesehatan menjadi tantangan besar di ruang digital karena dampaknya yang luas terhadap publik. Menurutnya, isu ini bahkan menjadi salah satu yang paling cepat menyebar.

“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujarnya dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan bahwa penyebaran hoaks kesehatan tidak mudah ditangani jika hanya mengandalkan patroli siber maupun sistem pelaporan konten.

“Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan pencegahan sejak awal dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan informasi kesehatan. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah memberikan penanda atau keterangan pada konten guna membantu masyarakat memahami asal-usul informasi.

“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” jelas Wamen Nezar.

Ia menekankan, kebijakan ini bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai tingkat kredibilitas suatu konten.

Menurutnya, penting bagi masyarakat mengetahui apakah informasi kesehatan disampaikan oleh tenaga medis yang memiliki lisensi atau tidak, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menyaring informasi.

“Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar juga menilai perlunya payung kebijakan bersama antara Kementerian Komdigi dan Kementerian Kesehatan guna memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital.

“Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.

Pendekatan ini nantinya akan berjalan beriringan dengan mekanisme penindakan terhadap konten berbahaya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah preventif tetap menjadi fokus utama.

Dengan kolaborasi lintas sektor serta dukungan platform digital, pemerintah berharap penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman serta Koordinator RCCE Rizky Ika Syafitri.