JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memastikan ada dana Rp 950 miliar yang siap digunakan untuk penanganan bencana di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, anggaran untuk penanganan bencana disesuaikan dengan kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Punya Rp 900 miliaran (Rp 950 miliar) siap pakai. Itu pun belum habis, nanti kalau itu kurang ya diajuin lagi ke saya, saya tambah,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/9).

Ia mengatakan, dari total alokasi dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp 5,7 triliun yang dialokasikan setiap tahun, sebagian telah diserap untuk penanganan bencana di sejumlah daerah, termasuk Aceh.

Baca Juga: Anggaran BNPB hanya Rp 490 Miliar, Ekonom Minta Dana MBG Dialihkan ke Bencana

Purbaya mengatakan, dana sebesar Rp 950 miliar berasal dari dana cadangan yang telah disiapkan oleh Kemenkeu.

Pasalnya, dari total dana cadangan sebesar Rp 5,7 triliun untuk BNPB sebagian masih berada dalam anggaran.

Purbaya menekankan bahwa Kementerian Keuangan memberikan perlakuan khusus terhadap penganggaran bencana alam karena menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membatasi alokasi dana jika BNPB mengajukan usulan penambahan anggaran.

"Untuk anggaran bencana gak usah khawatir, kita akan siapkan anggaran sebanyak yang dibutuhkan. Kalau bencana treatment-nya beda, akan kita utamakan karena menyangkut kemampuan hidup masyarakat dalam bertahan menghadapi bencana," ucapnya.

Baca Juga: Prabowo Janji Tingkatkan Anggaran Mitigasi Bencana: Kita Siap Sebelum Kejadian

Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kemenkeu, dari pagu BNPB sebesar Rp 5,7 triliun, dana penanganan bencana yang siap pakai tercatat sekitar Rp 950 miliar.

Saat ini, realisasi penyerapan anggaran BNPB tercatat telah mencapai angka Rp 2,6 triliun.

Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan pengerjaan proyek penanggulangan dan rekonstruksi di lapangan yang masih berjalan dan menunggu pelaporan administrasi.