JawaPos.com–Penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan kedua 2026 mulai berjalan. Pada triwulan ini, ada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang bakal menerima bansos pengentasan kemiskinan dari pemerintah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, ada lebih dari 470 ribu KPM baru yang akan menerima bansos pada triwulan kedua ini. Mereka diketahui belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama. Masuknya KPM baru ini lantaran adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
”Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat (baik yang baru masuk ataupun keluar dari DTSEN,” ujar Saifullah Yusuf.
Baca Juga: PERADI SAI Dorong Modernisasi Advokat, Siap Kawal Revisi UU Advokat
Meski ada perubahan, kata dia, sebetulnya sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya. Namun, pemutakhiran tetap wajib dilakukan mengingat kondisi di lapangan sangat dinamis.
Karenanya, pemutakhiran DTSEN bersama BPS terus dilakukan melalui penguatan sistem data hingga tingkat desa. Saat ini, tercatat sudah ada lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung melalui aplikasi SIKS-NG dengan dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola BPS terkait upaya pembaruan tersebut.
Data-data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Aplikasi ini telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola BPS.
Baca Juga: Komdigi Ungkap Arah Baru Tata Kelola Digital Indonesia, Tak Lagi Sekadar Sensor Konten
”Dengan adanya operator data desa ini, disamping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data,” papar Saifullah Yusuf.
Dalam arahannya, Menko Muhaimin menekankan pentingnya peningkatan akurasi DTSEN ini. Sehingga, seluruh program bansos maupun pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, dia juga mendorong mensos untuk mempercepat proses graduasi kemiskinan sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat penerima bantuan dapat naik kelas menuju kemandirian ekonomi.
”Kita ingin bantuan sosial tidak hanya bersifat perlindungan sementara, tetapi mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” tegas Muhaimin.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, telah melakukan pemutakhiran DTSEN untuk triwulan kedua 2026. Jumlah data penduduk yang telah teregistrasi dan direkonsiliasi dengan Dukcapil mencapai 289 juta data individu.
Dia juga menyinggung jika garis kemiskinan seharusnya dipahami dalam konteks rumah tangga, bukan hanya per kapita individu. Sebab, pengeluaran tidak semuanya bisa diukur individu.
”Jadi garis kemiskinan rumah tangga itu sebenarnya yang lebih mencerminkan seberapa besar atau seberapa kecil tingkat kesejahteraan dari rumah tangga tersebut,” papar Amalia Adininggar Widyasanti.
Nah, menurut dia, saat ini, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional rata-rata adalah Rp 3,05 juta rupiah per bulan per rumah tangga miskin. Dengan catatan, garis kemiskinan rumah tangga berbeda-beda di setiap provinsi.