JawaPos.com - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dipastikan bakal meriah sekaligus panas. Ratusan ribu buruh dari berbagai penjuru Indonesia bersiap turun ke jalan pada 1 Mei mendatang.
Berbeda dengan seremoni pejabat, massa yang dimotori Partai Buruh dan KSPI memilih memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, sebelum bergeser ke Istora Senayan untuk agenda May Day Fiesta.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bagi para buruh, tanggal 1 Mei adalah momentum untuk menagih janji, bukan sekadar perayaan formalitas.
"Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni," ujar Said Iqbal, Jumat (17/4).
Iqbal menyebut pemerintah masih memiliki "utang" enam janji dari May Day 2025 yang hingga kini belum terealisasi. Beberapa di antaranya adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, hingga reformasi pajak THR dan bonus tahunan.
Menolak "Kado" dari Pemerintah?
Baca Juga: BMW Festival of JOY 2026, Pajang Puluhan Mobil Premium dan Mini Cooper Edisi Spesial
Terkait undangan pemerintah untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden, Said Iqbal memberikan syarat ketat. Ia hanya akan hadir jika ada pertemuan langsung untuk membahas enam janji yang macet tersebut.
Bahkan, KSPI secara tegas menolak masuk dalam struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satgas PHK yang baru dibentuk pemerintah. Alasannya? Proses pembentukannya dinilai tidak transparan.
"Kalau hasil musyawarah saja tidak dihormati, bagaimana lembaga itu bisa berjalan dengan baik?," sindir Said Iqbal.
Bayang-bayang Gelombang PHK Massal
Di balik aksi besar ini, ada fakta pahit yang menghantui industri nasional. Ancaman PHK massal bukan lagi isapan jempol. Laporan lapangan menunjukkan sekitar 9.000 buruh di sektor tekstil, otomotif, hingga petrokimia terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.
Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Data menunjukkan:
Baca Juga: Tragedi Bocah Tewas Terjepit Kursi Palisade, Ini Respons Hyundai Indonesia
- 65% perusahaan memutuskan tidak akan merekrut karyawan baru.
- 50% perusahaan memilih untuk tidak melakukan ekspansi bisnis.
Kenaikan harga BBM industri dan lonjakan harga bahan baku impor akibat konflik global menjadi pemicu utama pembengkakan biaya produksi.
"Kalau biaya produksi naik dari dua sisi—BBM dan bahan baku—maka efisiensi pasti dilakukan. Dan biasanya yang dikorbankan adalah buruh," ungkap Said Iqbal.
Baca Juga: Miris! Tubuh Penuh Luka Lebam, Bocah 3 Tahun di Kediri Tewas Dianiaya Neneknya Sendiri
Solusi untuk Cegah Pengangguran
Untuk membendung badai PHK, Partai Buruh menyodorkan tiga solusi konkret kepada pemerintah:
1. Tahan kenaikan BBM industri selama minimal tiga bulan.
2. Turunkan PPN dari 11% menjadi 9% atau 10% agar harga barang tetap kompetitif.
3. Naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Aksi May Day 2026 ini diharapkan menjadi alarm keras bagi pemerintah agar segera mengambil langkah nyata sebelum angka pengangguran semakin melambung tinggi.