JawaPos.com – Pemerintah sepertinya tak mau menyerah dengan target 0 persen untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Dalam sepekan terakhir, rapat koordinasi regional dengan sejumlah kepala daerah digelar secara marathon.
Pada awal pekan ini, rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 dilaksanakan bersama dengan para kepala daerah di wilayah Sumatera. Lalu, pada Kamis (8/8), rapat serupa kembali digelar bersama dengan para pimpinan daerah wilayah Sulawesi.
Rencananya, rapat koordinasi yang sama diagendakan pada Jumat (9/8) pagi untuk membahas capaian dan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Papua dan Maluku.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono menegaskan, pemerintah terus berupaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun ini. Meski, hanya tersisa waktu lima bulan sebelum pergantian tahun.
Oleh sebab itu, koordinasi antara semua pihak terus dikencangkan. Salah satunya, melalui evaluasi capaian dan target penghapusan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah pada setiap regional.
”Ini rakor yang kedua kalinya di regional 4, seluruh wilayah Kepulauan Sulawesi. Pada prinsipnya kita melihat sejauh mana penanganan dari masing-masing provinsi di regional 4 dan capaiannya,” tuturnya ditemui usai rapat, Kamis (8/8).
Nunung menyebut, baru dua provinsi yang angka kemiskinan ekstremnya di bawa rata-rata nasional. Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem rata-rata nasional mencapai 0,83 persen. Angka ini turun dibanding Maret 2023 yakni 1.12 persen
Baca Juga: Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 9 Agustus 2024: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Karenanya, dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya mendorong masing-masing kepala daerah untuk mulai lebih memperhatikan lokus-lokus di wilayahnya. Pasalnya, titik-titiknya sudah mulai lebih teridentifikasi. ”Target kami, lima bulan terakhir ini, sebelum berakhirnya inpres 4/2022 target bisa tercapai,” ungkapnya.
Diakuinya, ada beberapa tantangan yang cukup berat dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini. Salah satunya, terkait wilayah kepulauan yang kerap terhambat mobilitasnya. Sehingga, acap kali intervensi penanganan kemiskinan ini lambat.
Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini, pemerintah memiliki 3 strategi pokok. Mulai dari pengurangan beban, peningkatan pendapatan, hingga pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Menurutnya, saat ini, pemerintah pusat dan daerah tengah berupaya mendorong peningkatan pendapatan. Mengingat, strategi pengurangan beban sudah cukup banyak dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.
”Misalnya ada program dari PUPR untuk padat karya di wilayah hotspot, kita katakan kemiskinan, maka saudara-saudara kita yang masuk dalam daftar data desil 1 itu bisa terlibat untuk bekerja di dalamnya. Sehingga ada tambahan pendapatan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan dana desa dalam program ini. Sehingga, masyarakat miskin ekstrem bisa terentaskan.