JawaPos.com - Sebuah video berdurasi 19 detik yang menampilkan mantan presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, tengah beredar luas di dunia maya.

Rekaman itu disebut-sebut berasal dari kamera pengawas dan memperlihatkan Yoon hanya mengenakan pakaian dalam saat proses penangkapannya.

Dilansir dari Allkpop, pada 2 September, cuplikan dengan judul “Video Bocoran Yoon Suk Yeol di Tahanan” tersebar di berbagai platform media sosial dan langsung menjadi perbincangan publik.

Video tersebut menunjukkan seorang pria berjas berdiri bersama petugas pemasyarakatan di luar sel isolasi sebuah pusat penahanan, sementara sosok lain yang mirip Yoon tampak mengintip dari dalam. Namun, karena kualitas gambar yang buruk, wajahnya tidak terlihat jelas.

Baca Juga: Kremlin Tepis Tuduhan Trump soal 'Konspirasi' Rusia, Tiongkok dan Korea Utara

Video tersebut dilaporkan bocor pada tanggal 1 September, ketika anggota Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional meninjau video pengawas dan rekaman lain, dari pelaksanaan surat perintah penangkapan Yoon.

Anggota komite menyatakan bahwa Yoon melawan pada percobaan pertama dan kedua, meskipun hanya mengenakan pakaian dalam.

Dikutip dari Allkpop, sidang tersebut secara tidak sengaja disiarkan di sebuah media berita, ketika komite sedang menayangkan rekaman yang dipermasalahkan tersebut. Video tersebut pun dengan cepat menyebar secara daring melalui YouTube dan kanal media sosial lainnya.

Sementara itu, pada tanggal 1 September, anggota Komite Legislasi dan Peradilan Majelis Nasional melakukan inspeksi langsung di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, provinsi Gyeonggi, dan meninjau rekaman CCTV dari proses eksekusi surat perintah.

Kim Yong Min seorang anggota parlemen partai Demokrat dan sekretaris partai di komite tersebut langsung angkat suara setelah menonton video tersebut.

"Saat upaya eksekusi surat perintah pertama, mantan presiden Yoon berbaring dengan pakaian dalamnya dan melawan dengan keras, sambil berkata, 'Anda tidak boleh memaksa saya.',"

"Ia (Yoon Suk Yeol) menolak dengan menuntut untuk tidak disentuh, bersikeras bertemu pengacaranya, dan berbicara dengan nada menantang."

"Pada percobaan kedua, ia masih mengenakan pakaian dalam, duduk, dan membaca sesuatu yang tampak seperti Alkitab, serta kembali menolak."

"Ketika petugas pemasyarakatan menyuruhnya berpakaian, ia menjawab, 'Kalau saya menolak, bagaimana Anda bisa mengeksekusinya?' sambil terus melawan."

"Rekaman tersebut tidak menunjukkan pelanggaran hukum dari pihak penasihat khusus, melainkan tindakan Yoon yang berulang dan disengaja menghalangi penegakan hukum dan otoritas publik yang sah."

Seo Young Kyo, anggota parlemen Partai Demokrat lainnya, juga ikut angkat suara perihal video tersebut.

"Ketika penasihat khusus datang untuk mengeksekusi surat perintah dan membuka pintu, Yoon tidak mengenakan pakaian atas, bahkan pakaian dalam pun tidak, dan yang mengejutkan, bagian bawah tubuhnya hanya mengenakan pakaian dalam."

"Melihat pemimpin pemberontakan masih bertingkah seperti bos di dalam pusat penahanan, menentang hukum sesuka hati, sungguh merupakan sebuah pelanggaran hukum."

Menanggapi hal tersebut, tim hukum Yoon langsung membantah dengan mengeluarkan sebuah pernyataan.

"Ini melanggar Undang-Undang tentang Eksekusi Hukuman, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, dan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi."

"CCTV hanya boleh digunakan dalam lingkup minimum, yang diperlukan untuk mengawasi narapidana atau fasilitas."

"CCTV tidak boleh digunakan atau diakses untuk tujuan, seperti pemberian hak istimewa atau menghalangi penyelidikan, sebagaimana yang diklaim oleh Majelis Nasional."

"Rekaman CCTV di dalam fasilitas pemasyarakatan tunduk pada prinsip kerahasiaan, baik untuk melindungi hak asasi narapidana maupun untuk mencegah risiko keamanan serius, jika tata letak internal atau sistem penjagaan terbongkar."

'Legalitas penangkapan berada dalam ranah peradilan, bukan hak publik untuk tahu," jelas tim hukum Yoon.

Bagi Majelis Nasional yang bukan badan investigasi atau pengadilan, menuntut akses sama saja dengan membenarkan pelanggaran hukum politik. (*)