JawaPos.com-Pemerintah Australia mengumumkan rencananya untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka, langkah yang memicu respons beragam dari berbagai kalangan.
Baca Juga: Duel Dua Tim Sakit, Persebaya dan Persita Berebut Kemenangan Perdana di ISL 2025
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan keputusan resmi akan disampaikan pada Majelis Umum PBB bulan depan, dengan syarat kelompok Hamas tidak memiliki peran dalam pemerintahan Palestina.
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah serta mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujar Albanese, Senin (12/8).
Langkah Australia ini mengikuti jejak Inggris, Prancis, dan Kanada. Saat ini, 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, sementara Amerika Serikat, sekutu utama Israel, masih menolak.
Sebelumnya, jaringan Advokasi Palestina Australia (APAN) menilai keputusan tersebut 'tidak berarti' tanpa disertai pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. Presiden APAN Nasser Mashni menyebut Australia “terus melindungi Israel dari pertanggungjawaban hukum” atas perang di Gaza.
Beberapa warga Palestina di Australia, seperti Mohamed El Helou yang kehilangan 300 anggota keluarganya di Gaza, menyambut baik keputusan ini meski menilai waktunya sudah terlambat.
“Ini akan mendukung solusi dua negara yang didorong komunitas internasional dan berkontribusi menciptakan stabilitas di Timur Tengah,” ujarnya dikutip ABC.
Zaenab Yusuf, warga Melbourne, menyebut pengakuan itu 'awal yang baik' namun mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap Israel.
Kelompok Kristen Palestina di Australia juga mendukung langkah ini, menyebutnya sebagai pengakuan terhadap eksistensi rakyat Palestina dan peluang membangun hubungan diplomatik yang setara.
Kritik dari Pendukung Israel
Sebaliknya, Dewan Eksekutif Yahudi Australia menyatakan kekecewaan. CEO Alex Ryvchin menilai Australia kini mengakui negara yang belum memiliki batas wilayah jelas, pemerintahan tunggal, maupun kapasitas hidup damai dengan tetangganya.
“Kami ingin perang di Gaza berakhir, bantuan kemanusiaan masuk, Hamas dilucuti, dan sandera dibebaskan. Namun sejauh ini, belum ada argumen meyakinkan bagaimana pengakuan negara Palestina akan mewujudkan semua itu,” kata Ryvchin.
Selain itu, sejumlah analis menilai protes besar-besaran di Sydney dan Melbourne dalam beberapa bulan terakhir ikut mendorong pemerintah mengambil langkah ini.
Selain tuntutan pengakuan Palestina, banyak demonstran juga menekan agar Canberra menjatuhkan sanksi dan memutus hubungan diplomatik dengan Israel.
Pengakuan Australia terhadap negara Palestina menambah daftar negara Barat yang mulai menggeser posisinya dalam konflik Timur Tengah. Namun, perdebatan soal efektivitas langkah ini dalam mendorong perdamaian dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza diprediksi akan terus berlanjut. (*)