JawaPos.com - Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 secara umum berlangsung lancar dan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Meski demikian, persoalan kepadatan jamaah di Mina masih menjadi tantangan utama yang perlu segera mendapatkan solusi.

Marwan mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Namun, ia menilai kondisi di Mina masih belum ideal bagi kenyamanan jemaah.

"Kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama. Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5).

Marwan yang saat ini tengah berada di Mekkah, Arab Saudi, menyatakan masalah keterbatasan ruang, Marwan juga menyoroti sejumlah fasilitas di Mina yang dinilai belum berfungsi optimal. Beberapa persoalan yang dikeluhkan jemaah antara lain pendingin udara atau AC yang tidak bekerja maksimal hingga ketersediaan air yang belum memadai di sejumlah titik.

Baca Juga: Perbedaan SIM Digital dengan Kartu SIM Lama, Lebih Ringkas dan Aman dari Pemalsuan

"Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas," ujarnya.

Menurut Marwan, persoalan yang terus berulang setiap musim haji itu membutuhkan langkah baru dan terobosan kebijakan agar kondisi Mina bisa lebih nyaman dan aman bagi para jemaah.

Ia menilai, opsi perluasan area Mina kemungkinan sulit dilakukan karena keterbatasan lahan. Karena itu, pemerintah perlu mulai mengkaji alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat maupun penataan ulang sistem penempatan jemaah.

"Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi," ujar Marwan.

Tak hanya itu, Marwan juga mengusulkan penerapan skema tanazul bagi sebagian jemaah Indonesia yang lokasi hotelnya masih memungkinkan untuk dijadikan tempat mabit selama di Mina. Skema tanazul memungkinkan jemaah tidak menginap di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.

Ia memperkirakan sekitar 60 ribu jamaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut sehingga kepadatan di Mina dapat dikurangi secara signifikan.

"Dari sekitar 201 ribu jamaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jamaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda," jelasnya.

Baca Juga: Kemensos Buka Lowongan 8.000 Formasi Guru Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Link Resminya!

Legislator Fraksi PKB itu menegaskan, penerapan skema tanazul membutuhkan kajian yang matang, sistem pengorganisasian yang baik, serta persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi.

Oleh karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI dapat berperan aktif menjalin komunikasi dengan otoritas Saudi guna mencari solusi jangka panjang.

"Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia," pungkasnya.