JawaPos.com - Pemerintah Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026. Terutama menjadikan belanja pemerintah dan stimulus semester kedua berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memandang realisasi pertumbuhan ekonomi saat ini.

Ia mengatakan, pada prinsipnya target pertumbuhan 2026 di kisaran 5,4 persen persen masih mungkin dicapai.

Hanya saja, tantangannya ada pada ketahanan permintaan domestik dan kondisi global.

Baca Juga: Daya Beli Kelas Menengah Tertekan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29%

Daya beli kelas menengah yang belum pulih dapat membatasi konsumsi, sementara tekanan geopolitik, harga komoditas, dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang bisa menahan ekspor.

“Bank Indonesia sendiri masih menggunakan kisaran pertumbuhan 4,9 hingga 5,7 persen, yang menunjukkan pandangan lebih hati hati,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Jumat (7/8).

Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan yang berkualitas dan merata, bukan hanya berfokus terhadap angka sebesar 5 hingga 6 persen.

Pasalnya, ketika pertumbuhan banyak ditopang belanja pemerintah dan investasi publik, sementara rumah tangga kelas menengah masih menahan konsumsi, manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan secara luas.

“Tingginya pekerja informal, penyusutan kelas menengah, konsumsi yang defensif, dan PHK di sektor tertentu menunjukkan masih adanya persoalan struktural,” ujarnya.

Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen tapi Masih Menyisakan Masalah Struktural

Untuk itu, kebijakan pemerintah perlu lebih diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada stimulus jangka pendek dan memperkuat sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.

Yusuf mengatakan, Upaya hilirisasi ekonomi harus benar benar menciptakan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. 

Selain itu, investasi swasta perlu terus didorong agar tidak terlalu bergantung pada proyek pemerintah.

Kelas menengah, lanjut Yusuf, juga perlu mendapat ruang fiskal melalui kebijakan pajak maupun insentif yang tepat sasaran.

Stabilitas harga pangan dan energi penting karena dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat.

Baca Juga: Komdigi Percepat Roadmap 5G, Target Cakupan Nasional pada 2029 demi Ekonomi AI

“Perlindungan sosial perlu diperluas kepada pekerja informal, disertai peningkatan keterampilan agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pekerjaan formal dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik,” imbuhnya.