JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatatkan penyaluran 392 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai Maret hingga 27 Juni 2026.
Angka itu berkisar 47,56 persen dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan, capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.
Baca Juga: Stok di Gudang Bulog Melimpah, Indonesia Tawarkan Ekspor 10 Ribu Ton Beras ke Singapura
"Secara terata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas. Termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," jelasnya, dikutip Selasa (30/6).
Penyaluran beras juga terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama.
Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.
Maino mengatakan penyaluran beras SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi.
Namun, pasar rakyat menjadi prioritas karena menjadi barometer perkembangan harga beras di masyarakat.
Baca Juga: Produksi Beras Indonesia Naik, KASAI Soroti Harga yang Belum Turun
"Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat," lanjut Maino.
Dia meminta pemda agar ikut memaksimalkan distribusi bersa SPHP ke pasar-pasar, terutama yang jumlah pedagang berasnya masih sedikit.
Di sisi lain, perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih berada dalam kisaran yang terjaga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terkoreksi di sekitar sepertiga wilayah Indonesia.
Sementara itu, sebagian besar provinsi mencatat perubahan harga yang relatif rendah bahkan stabil.
Baca Juga: Hadapi El Nino, Pemerintah Pastikan Stok Beras Indonesia Aman Sampai Mei 2027
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, kenaikan harga beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.
"Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.
BPS mencatat kenaikan harga beras lebih banyak terjadi pada beberapa kabupaten/kota tertentu, sedangkan di tingkat provinsi mayoritas masih menunjukkan perubahan harga yang relatif terbatas.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP di pasar rakyat.
Sehingga intervensi harga dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah spesifik yang mengalami pergerakan harga.
Baca Juga: Stok Beras Indonesia Meningkat Pesat, Mentan: yang Belum Yakin, Cek Gudang Bulog Sekarang!
Fokus penyaluran di pasar rakyat diproyeksikan membuat beras SPHP semakin mudah diakses masyarakat sekaligus menjaga pergerakan harga tetap sesuai acuan.
Sebagai titik transaksi utama masyarakat, pasar rakyat memiliki peran penting dalam efektivitas intervensi harga.