JawaPos.com - Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberikan catatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah komando Prabowo Subianto selama satu tahun terakhir.
Fahmi menilai, selama setahun terakhir, masih kurangnya komunikasi publik dari Kemenhan ini. Misalnya saja masih adanya pro dan kontra. Misalnya saja Komponen Cadangan (Komcat). Karena banyak yang mengira itu adalah wajib militer.
"Misalnya masih ada polemik yang menyertai misalnya tentang kebijakan yang diluncurkan atau dijalankan. Itu menunjukan bahwa publik belum memahami, karena masih ada pro dan kontra. Artinya belum terjelaskan dengan baik," ujar Fahmi, Jumat (31/12).
"Mungkin niatnya baik tapi tidak terjelaskan dengan baik yang kemudian jadi polemik, jadi pro dan kontra. Contoh misalnya Komponen Cadangan, masih ada yang keliru soal Komponen Cadangan ini sebagai wajib militer. Ini menunjukan hal-hal ini belum terjelaskan dengan baik," tambahnya.
Selain itu juga mengenai transparansi ke publik. Fahmi menilai Kemenhan di bawah Prabowo Subianto masih belum transparan ke publik. Padahal publik perlu mengetahui mengenai langkah-langkah strategis Kemenhan.
"Sebenarnya kita tidak ingin tahu banyak dan terlalu detail tapi setidaknya tidak berarti kemudian semuanya dilakukan dengan tertutup. Kalau ada yang bisa disampaikan ke publik tunjukan. Jadi orang tidak berprasangka," katanya.
Fahmi juga berpesan agar mantan Danjen Kopassus ini fokus pada jabatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya saat ini nama Prabowo selalu muncul sebagai calon presiden (capres) dari setiap lembaga survei. Termasuk juga dorongan untuk menjadi capres di 2024.
Sehingga menurut Fahmi, Prabowo tidak perlu memikirkan mengenai Pilpres 2024. Fokus saja jabatan yang ia emban saat ini.
"Kita mengingatkan sebagai Menteri Pertahanan harus menyelesaikan tugas sebagai Menteri Pertahanan dengan baik dan penuh tanggung jawab," pesannya.
"Kalau beliau punya prestasi itu juga akan baik jika kemudian akhirnya ikut berkontestasi di 2024. Artinya catatan kinerja akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk melihat apakah layak untuk jadi calon pemimpin atau tidak. Jadi fokus menyelesaikan tugas-tugasnya," sambungnya.
Kemudian mengenai program Food Estate yang digagas oleh Presiden Jokowi, Fahmi juga berpesan agar Prabowo bertugas sesuai dengan tupoksinya saja yakni membentuk cadangan logistik strategis nasional. Tidak perlu terlalu jauh. Pasalnya dia menakutkan tugas Prabowo malah akan berbenturan dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Kemenhan hanya mengambil porsi dengan cadangan logistik strategis, jangan semua seluruh food estate. Karena itu ranahnya pangan ranahnya Kementan. Tapi ada porsi yang melibatkan Kemenhan misalnya cadangan logistik strategis," imbuhnya.
Namun demikian, Fahmi juga mengapresiasi mengenai Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Pasalnya sudah terlihat program tersebut sudah mulai dijalankan.
"Kalau kita catat ada beberapa hal penting pertama teralisasinya konsep Sistem Pertahanan Rakyat semesta sudah mulai terlihat," ungkapnya.
Fahmi berujar, sudah berjalannya pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Misalnya saja Prabowo sudah membeli Pesawat Airbus A400M, kapal perang Fregat dari Italia, Maung buatan PT Pindad, Helicopter Bell 412EPI, kapal perang angkut tank AT-8 dan AT-9, dan KRI Golok-688.
"Ada beberapa belanja menunjukan progres mengenai kebutuhan alutsista kita yang sebelumnya tidak berjalan sekarang berjalan. Misalnya ada beberapa kontrak baru di pesawat, kapal laut dan perlengkapan di darat dan alutsista," pungkasnya.