JawaPos.com - Negara-negara Teluk dan muslim satu suara dalam mengecam Israel. Namun, mereka terbelah terkait hukuman ekonomi dan politik yang harus diterapkan pada negeri yang dipimpin oleh Pedana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tersebut.
Hal itu terungkap dalam hasil pertemuan puncak gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (11/11).
"Otoritas pendudukan (Israel) harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina," ujar penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) saat membuka KTT seperti dikutip Agence France-Presse.
Sebelum perang pecah, Amerika Serikat (AS) menjadi mediator agar Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel. MBS menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Palestina adalah dengan mengakhiri pendudukan, pengepungan, dan pembangunan permukiman ilegal Israel.
Presiden Iran Ebrahim Raisi juga hadir dalam KTT tersebut. Itu adalah perjalanan pertamanya ke Arab Saudi sejak kedua negara memperbaiki hubungan pada Maret lalu. Dia menjadi presiden Iran pertama yang menginjakkan kaki di Arab Saudi sejak Mahmoud Ahmadinejad menghadiri pertemuan OKI di kerajaan tersebut pada 2012. Raisi mengatakan bahwa negara-negara Islam harus menyebut tentara Israel sebagai organisasi teroris atas tindakannya di Gaza.
Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani mempertanyakan sampai kapan masyarakat internasional akan memperlakukan Israel seolah-olah berada di atas hukum internasional. "Siapa yang bisa membayangkan bahwa rumah sakit akan dikepung publik pada abad ke-21?" ujarnya.
Kini beberapa rumah sakit di Gaza sudah jadi medan perang. Termasuk rumah sakit terbesar Al Shifa yang berada di Gaza City. Israel membuka koridor untuk evakuasi pasien dari RS-RS yang diserang ke wilayah utara. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, masih ada 1.500 pasien di Rumah Sakit Al-Shifa bersama dengan 1.500 tenaga medis dan 15 ribu–20 ribu orang yang mencari perlindungan.
Israel dan pendukung utamanya, AS, sejauh ini menolak tuntutan gencatan senjata. Padahal, korban jiwa di Jalur Gaza sudah lebih dari 11 ribu orang yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak.
KTT OKI dan Liga Arab seharusnya dilakukan terpisah. Keduanya akhirnya digabung setelah delegasi Liga Arab gagal mencapai kesepakatan mengenai pernyataan akhir. Beberapa negara, termasuk Aljazair dan Lebanon, mengusulkan untuk menanggapi kehancuran di Gaza dengan mengancam akan membatasi pasokan minyak ke Israel dan sekutunya serta memutuskan hubungan ekonomi dan diplomatik yang dimiliki beberapa negara Liga Arab dengan Israel.
Namun, setidaknya tiga negara menolak proposal tersebut. Dua di antaranya adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020. Sebelum KTT, kelompok Jihad Islam Palestina mengatakan, mereka tidak mengharapkan apa pun dari pertemuan tersebut. Kelompok itu mengkritik para pemimpin Arab atas lambatnya respons mereka. (sha/c6/ttg)