JawaPos.com- Negosiasi sulit dan tegang terus berlanjut di Dewan Keamanan PBB.
Dilansir dari Aljazeera.com pada Minggu (12/11), Gaza dilanda kematian dan keputusasaan, membutuhkan resolusi yang tegas.
Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier, menjadi sosok kunci dalam mengajukan resolusi baru yang dapat menjadi kunci untuk menghentikan pertempuran di Gaza.
Baca Juga: PDIP Dorong Pemerintah Indonesia Tekan DK PBB untuk Lakukan Gencatan Senjata di Gaza
Malta, salah satu dari 10 anggota Dewan yang terpilih, telah memegang peran penting dalam konflik sejak tahun 2022.
Frazier berfokus pada perlindungan anak-anak dalam konflik, mencoba menyatukan 15 anggota Dewan untuk mencapai kesepakatan.
Direktur regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Adele Khodr, menegaskan bahwa hak anak-anak diabaikan.
Baca Juga: Warga Palestina di Gaza Kekurangan Bantuan, Badan Kemanusiaan PBB Sampaikan Keprihatinan
Satu juta anak di Gaza menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan mereka.
Presiden AS, Joe Biden, mengubah sikapnya dengan mendukung jeda kemanusiaan untuk pertama kalinya.
Hal ini menciptakan harapan baru bahwa Dewan Keamanan PBB akhirnya akan memberikan respons terhadap konflik di Gaza.
Baca Juga: Serangan Bom Israel Semakin Brutal, PBB Sebut Gaza Utara Bak Neraka
AS aktif terlibat dengan negara-negara anggota terpilih, mencari kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Namun, seperti biasa, perbedaan pendapat di Dewan menciptakan kendala. Perselisihan bahasa dalam resolusi menjadi hal krusial, terutama terkait durasi jeda pertempuran.
Sumber mencatat bahwa perdebatan mungkin akan berkisar pada berapa lama jeda yang diterapkan.
Banyak pihak menilai bahwa jeda empat jam yang diusulkan Israel tidak mencukupi.
Perubahan signifikan terjadi setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi non-binding.
Baca Juga: Konflik di Gaza Makin Panas, 70 Duta Besar untuk PBB Tuntut Gencatan Senjata Segera Diberlakukan
Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata pada 27 Oktober, dengan dukungan dari 120 dari 193 anggota.
Meskipun tidak mengikat, resolusi ini memiliki bobot moral dan mencerminkan desakan dunia untuk mengakhiri kekerasan.
Mengapa PBB Gagal sebelumnya?
Upaya sebelumnya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza telah gagal.
Baca Juga: PBB Berduka! Lebih dari 100 Pegawainya Ikut Tewas Akibat Serangan Brutal Israel di Jalur Gaza
Vetonya dari negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok, serta perbedaan pendapat dalam bahasa resolusi, telah menjadi batu sandungan.
AS dan Israel memainkan peran kunci, dengan AS lebih memilih menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel.
Pentingnya resolusi PBB juga terletak pada implementasinya.
Baca Juga: PBB Berduka! Lebih dari 100 Pegawainya Ikut Tewas Akibat Serangan Brutal Israel di Jalur Gaza
Resolusi yang dilanggar dapat menyebabkan tindakan hukuman, namun, apakah negara yang melanggar akan benar-benar dihukum adalah pertanyaan besar.
Amerika Serikat cenderung tidak mendukung tindakan tegas terhadap Israel, yang tidak menandatangani Statuta Roma ICC.
Tantangan Menuju Solusi Damai
Meskipun PBB memiliki sejarah pasukan penjaga perdamaian di kawasan konflik, implementasinya terbatas.
Pasukan seperti UNIFIL dan UNDOF hanya dapat melaporkan pelanggaran dan memberikan kehadiran yang menenangkan, tanpa kemampuan untuk memaksa gencatan senjata.
Namun, keberhasilan solusi damai bergantung pada kesepakatan Dewan Keamanan PBB.
Baca Juga: Najib Mikati Ancam Lakukan Pengaduan kepada DK PBB hingga Penembakan Roket ke Wilayah Israel
Perubahan sikap Amerika Serikat memberikan harapan baru.
Meski demikian, perbedaan di antara anggota Dewan Keamanan PBB dan sikap Israel yang tampaknya kurang memperhatikan putusan internasional masih menjadi hambatan.
Pengadilan Kriminal Internasional dan Komisi Penyelidikan Independen Internasional memiliki potensi untuk membawa kasus kejahatan perang ke permukaan.
Baca Juga: Korban Tewas Mencapai 10.000, PBB Sebut Wilayah Gaza Sebagai Kuburan Anak-Anak
Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dalam hal itu. Perang di Gaza membutuhkan tindakan tegas dan resolusi yang efektif.
Peran Malta dalam menciptakan resolusi baru memberikan harapan, namun, tantangan besar masih ada di depan.
Konsensus di Dewan Keamanan PBB menjadi kunci, dengan perbedaan sikap dan kepentingan membuat perjalanan menuju perdamaian di Gaza masih jauh dari akhir.