JawaPos.com- Meneruskan pembangunan JLS Jogja-Malang menjadi salah satu PR bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Pasalnya masih ada ruas jalan di JLS Trenggalek yang masih belum dibangun dan kini baru di tahap dalam proses pembebasan lahan.
Pada tahap pembebasan lahan pun Pemkab Trenggalek masih mengalami kendala dalam segi anggaran.
Sebab, proyek pembangunan ruas JLS Jogja-Malang di pesisir Trenggalek itu dikabarkan memakan anggaran hingga Rp 285 miliar.
Anggaran ratusan miliar itu, hanya digunakan untuk pembebasan lahan saja, yakni sepanjang 42 kilometer.
Namun Pemkab Trenggalek mengupayakan untuk melakukan pembebasan lahan secara bertahap.
Berdasarkan informasi yang didapat dari Antara oleh JawaPos.com (24/3) Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek Ramelan mengatakan bahwa pembebasan lahan masih tahap pertama.
Tahap pertama ini, kata Ramlan, berlokasi di antara Pantai Cengkrong, Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan.
"Untuk semester pertama tahun ini kami mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani,” kata dia.
Sementara itu lahan sepanjang 42 kilometer itu akan melewati kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani dan lahan milik warga. Dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 285 miliar untuk 42 kilometer, nampaknya APBD Pemkab Trenggalek tak cukup.
Hal itu dikarenakan anggaran yang digelontorkan untuk membiayai pembebasan lahan JLS hanya Rp 500 juta atau setengah miliar.
Sehingga APBD Trenggalek itu terlalu jauh dibanding asumsi total biaya pembebasan lahan dengan bentang panjang tersebut.
"Tahun ini hanya ada Rp500 juta. Kecil sekali itu. Ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Jogja-Malang, PR terbesar memang ada di Trenggalek," ungkapnya.
Ramelan menambahkan, target tersambungnya JLS Jogja-Malang pada 2029 itu bakal sulit terwujud tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jika dipaksakan, khawatir bakal mengganggu APBD Trenggalek.
"Jadi kalau di pendapatan kita, PAD kita satu tahun hanya Rp 314 miliar. Artinya, di sisa waktu ini kami harus menganggarkan Rp 80 miliar per tahun. Pasti akan mengganggu postur APBD," kata dia.
Saat ini yang jadi prioritas pembebasan lahan yakni yang dikelola Perhutani lebih dulu, sebab menurut Ramlan, lahan tersebut tak membutuhkan anggaran yang banyak. Sistem yang digunakan pun pinjam pakai.
***