JawaPos.com - Upaya mewujudkan sistem satu data nasional harus didukung oleh keamanan siber yang amat kuat, sehingga bebas dari ancaman siber.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, saat menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Malam Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 di Jakarta.

"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan. Namun, di balik transformasi dan perekonomian digital tersebut, harus ada fondasi yang kuat, yaitu keamanan siber dan sandi," kata Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9).

Dia menjelaskan, penguatan kolaborasi antarlembaga juga penting untuk menguatkan keamanan siber dan upaya penyatuan data. 

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Tandatangani Konvensi Siber PBB Untuk Perkuat Kerja Sama Global

Konsep Government Incorporated atau Indonesia Incorporated dalam konteks nasional menempatkan kementerian, lembaga negara, serta sektor terkait sebagai bagian dari satu kesatuan.

Pola kerja itu menekankan kolaborasi dan pertukaran data antarlembaga, bukan bekerja secara terpisah dalam sekat birokrasi.

"Instansi pemerintah tidak lagi menyimpan data untuk dirinya sendiri. Melalui sistem Satu Data, antarkementerian bisa saling mengakses informasi secara real-time untuk mempercepat pelayanan publik," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat fondasi keamanan siber untuk menjaga integritas, validitas, dan ketahanan data statistik nasional.

Terlebih, kerja sama antara BSSN dan BPS dinilai penting untuk memastikan proses pengelolaan data negara berlangsung secara aman, andal, dan tepercaya.

Baca Juga: AI Makin Canggih, Belajar Keamanan Siber Tak Cukup dari Teori

Sejalan dengan momentum HSN 2026, lanjut Nugroho, BSSN menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan BPS.

Sinergi tersebut bertujuan untuk memastikan berbagai instrumen pengumpulan data strategis negara, termasuk data Sensus Ekonomi dan basis data sektoral lainnya, terlindungi dalam ruang siber yang aman dan berdaulat.