JawaPos.com - Tiongkok mengecam apa yang disebutnya sebagai narasi ancaman terkait tata kelola kecerdasan buatan (AI). Beijing juga memperingatkan semua pihak agar tidak terlibat dalam konfrontasi serta persaingan yang berniat buruk.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai risiko pengembangan AI, sekaligus persaingan teknologi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun mengatakan, narasi yang mendorong konfrontasi justru dapat menghambat upaya membangun tata kelola AI secara global.
"Narasi mengenai ancaman, konfrontasi, dan persaingan yang berniat buruk hanya akan mengganggu proses tata kelola AI global dan tidak menguntungkan siapa pun. Semua pihak harus bekerja sama untuk memajukan AI dengan cara yang terbuka, inklusif, bermanfaat bagi semua, dan berorientasi pada kebaikan," kata Guo kepada wartawan, seperti dikutip dari BBC, Selasa (15/9).
Pernyataan Beijing tersebut muncul setelah CEO Anthropic Dario Amodei menyerukan perlunya memperlambat pengembangan AI. Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan perlambatan tersebut tidak membuat Tiongkok mengambil posisi lebih unggul dalam perlombaan AI.
Dalam sepekan terakhir, sejumlah pelaku industri dari laboratorium AI terkemuka di AS memang melontarkan peringatan mengenai potensi ancaman teknologi tersebut. Bahkan, ada yang memperingatkan bahwa perkembangan AI yang tidak terkendali dapat berujung pada kepunahan manusia.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump justru menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah memastikan AS mengembangkan AI lebih cepat dibandingkan Tiongkok. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan sulitnya mencapai kesepakatan antara dua kekuatan utama dunia dalam mengatur perkembangan AI.
Chang Jun Yan, asisten profesor pada program studi militer S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, menilai kesepakatan AS dan Tiongkok untuk mengatur pengembangan AI hampir mustahil dicapai.
"Mengingat hal ini menyangkut kepentingan inti keamanan nasional masing-masing negara, kerja sama untuk memperlambat laju pengembangan AI demi alasan keamanan sangatlah kecil kemungkinannya,” ungkapnya.
Kecerdasan buatan kini menjadi salah satu pusat persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok. Dua ekonomi terbesar dunia tersebut sama-sama berupaya mendapatkan keunggulan dalam teknologi mutakhir.
AS sebelumnya telah memberlakukan pembatasan ekspor terhadap sejumlah cip penting yang digunakan untuk pengembangan AI. Meski demikian, inovasi AI Tiongkok terus berkembang, antara lain didorong teknologi sumber terbuka (open-source) serta dukungan pemerintah Beijing.
Sejumlah ahli masih menilai AS berada di posisi terdepan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok terus berusaha mengejar ketertinggalan, meski menghadapi tantangan dalam menghimpun pendanaan dalam jumlah ratusan miliar dolar yang saat ini banyak mengalir ke sektor AI di AS.
Namun, Beijing sendiri tidak mengabaikan risiko yang muncul dari perkembangan AI. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping maupun pejabat pemerintah sebelumnya telah menyoroti pentingnya aspek keamanan dalam pengembangan teknologi tersebut.
Menteri Keamanan Negara Tiongkok Chen Yixin mengatakan bahwa Tiongkok harus menyeimbangkan antara pengembangan dan keamanan. Ia juga menyerukan pengenalan dan penyempurnaan undang-undang serta pedoman etika yang relevan.
Langkah tersebut, menurut Chen, diperlukan untuk memperkuat pencegahan risiko demi melindungi kepentingan rakyat dan keamanan nasional.
Chen juga memperingatkan bahaya dari pihak-pihak yang memusuhi, seperti badan intelijen asing, yang dapat memanfaatkan AI. Di saat yang sama, ia menyerukan kerja sama internasional untuk menghadapi risiko tersebut.
Sementara itu, Kenton Thibaut, rekan peneliti senior bidang Tiongkok di Atlantic Council, menilai terdapat kesamaan pandangan antara Washington dan Beijing mengenai risiko yang ditimbulkan teknologi AI terdepan.
"Terdapat sinyal kuat bahwa Washington dan Beijing memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko-risiko dari teknologi terdepan (frontier risks)," tulis Thibaut baru-baru ini.
Menurutnya, Tiongkok memiliki alasan teknis untuk bekerja sama dengan AS. Salah satunya karena pengembang AI Tiongkok dapat melihat bagaimana model mereka diterapkan di luar negeri, sekaligus mendeteksi dan memahami kerentanan yang mungkin muncul.
Upaya Beijing membangun tata kelola AI global juga terus dilakukan. Pada Juli lalu, Tiongkok mendirikan Organisasi Kerja Sama AI Dunia (World AI Cooperation Organisation) yang ditujukan untuk membentuk tata kelola AI global.