JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa integritas informasi di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara platform digital harus bersinergi.
Menurut Nezar, platform media sosial memegang peran penting untuk memastikan informasi yang tersebar tidak memperbesar risiko misinformasi dan disinformasi. Mereka juga harus mencegah penyalahgunaan ruang digital.
“Kami mengedepankan integritas informasi dan bukan hanya menjadi perhatian pemerintah, melainkan juga harus menjadi komitmen serta bagian dari tanggung jawab platform media sosial itu sendiri,” tegasnya saat menerima audiensi perwakilan Open Government Partnership (OGP) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (2/9).
Nezar mengatakan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan perusahaan teknologi global. Komunikasi itu membahas pengelolaan ruang digital yang lebih baik.
Menurut dia, tantangan moderasi dan pengelolaan konten adalah masalah lintas negara. Hal ini membutuhkan tanggung jawab dari semua pihak terkait.
“Kami menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi global,” ujarnya.
Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan digital. Keterlibatan ini penting agar regulasi mempertimbangkan berbagai pandangan dan pengalaman pemangku kepentingan.
Salah satu contohnya adalah penyusunan regulasi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). Proses itu melibatkan lebih dari 300 peserta dalam 40 kali pertemuan.
Nezar menambahkan, Rancangan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital sudah dibahas dalam berbagai forum. Forum itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Proses perumusan kebijakan di sini, kami melibatkan masyarakat sipil. Kami termasuk salah satu kementerian dengan komitmen kuat melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan,” jelas Nezar.
Meski demikian, Nezar menyatakan tidak semua aspirasi dari konsultasi publik dapat masuk ke regulasi. Namun, poin penting tetap diambil jadi masukan.
“Kami berupaya mengambil poin-poin kekhawatiran serta prinsip-prinsip penting dari masyarakat untuk menjadi masukan dalam penyusunan regulasi,” ungkapnya.
Nezar menambahkan tata kelola informasi adalah bagian dari agenda transformasi digital yang luas. Pemerintah fokus tidak hanya pengelolaan ruang digital, tapi juga pengembangan infrastruktur digital dan talenta digital.
Pemerintah juga membangun interoperabilitas data dan kualitas jaringan telekomunikasi. Semua ini diarahkan untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi masyarakat.
Pembangunan konektivitas diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup manfaat sosial, ekonomi, dan budaya.
“Konektivitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya,” tandas Wamenkomdigi Nezar Patria.
Open Government Partnership (OGP) adalah inisiatif global yang mendorong komitmen pemerintah meningkatkan transparansi dan memberdayakan warga. OGP juga berperan memerangi korupsi dan memperkuat tata kelola dengan teknologi.
Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri OGP bersama Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Meksiko, Norwegia, Afrika Selatan, dan Inggris. Kalau mau, saya juga bisa buatkan judul yang lebih clickbait tetapi tetap bernuansa berita untuk artikel ini.