JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) mulai membawa perubahan terhadap dunia kerja.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan pekerja Indonesia agar tidak menunggu perubahan tersebut terjadi sebelum mulai mempersiapkan diri.

Menurut Nezar, kemajuan AI generatif memang menawarkan peluang untuk meningkatkan produktivitas. Namun, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat juga dapat mengubah struktur pekerjaan, cara mengambil keputusan, hingga pola pelayanan kepada masyarakat.

“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujarnya dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja (AI Impact on Workforce) yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat (28/8).

Nezar mengatakan kebutuhan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja semakin mendesak karena penggunaan AI kini mulai menjangkau lebih banyak pekerjaan. Ia merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menyebut hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN berada pada pekerjaan yang terpapar AI generatif.

Dampak AI, lanjutnya, juga tidak hanya berkaitan dengan perubahan pekerjaan. Perkembangan teknologi tersebut berpotensi memengaruhi aspek yang lebih luas, termasuk pendapatan negara dan struktur fiskal.

“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah antisipasi sebelum dampak AI semakin luas. Nezar menilai pemerintah harus memperkuat kemampuan untuk memahami perkembangan AI, mengelola risikonya, sekaligus memanfaatkan teknologi tersebut untuk kepentingan nasional.

“Kita harus bertindak dari sisi hulu,” tandasnya.

Menurut Nezar, pendekatan tersebut diperlukan agar perubahan akibat AI tidak hanya direspons setelah memberikan dampak terhadap tenaga kerja dan perekonomian. Kesiapan sejak awal dinilai menjadi bagian penting dalam mengelola transformasi teknologi.

Di lingkungan pemerintahan, peningkatan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Terutama bagi ASN yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, serta tata kelola digital.

Nezar menilai aparatur pemerintah perlu memahami bagaimana AI bekerja, termasuk dampak dan risiko yang mungkin muncul dari pemanfaatannya. Penguasaan tersebut penting agar kebijakan yang dibuat tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi.

“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, pemerintah bisa tertinggal apabila kemampuan sumber daya manusianya tidak berkembang sejalan dengan kemajuan AI. Karena itu, peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika perubahan teknologi sudah memberikan dampak.

Nezar berharap penguatan kemampuan tersebut dapat mencakup literasi AI, analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Kompetensi itu diharapkan membuat ASN lebih siap menghadapi perubahan sekaligus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

“Saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI,” tandasnya.

Selain kesiapan sumber daya manusia, Nezar menilai perkembangan AI juga membutuhkan tata kelola yang kuat. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan yang dibuat pemerintah mampu merespons perkembangan teknologi secara tepat.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai AI sebelum menentukan kebijakan. Dengan begitu, respons yang diambil tidak justru berlebihan atau menimbulkan dampak yang kontraproduktif.

Baca Juga: Etika AI Harus Punya Kekuatan Hukum, Ini Peringatan Wamenkomdigi Nezar Patria

“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” katanya. (*)