JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan profesi hubungan masyarakat (humas) menghadapi tantangan baru seiring kemunculan teknologi agentic AI yang mulai mampu menjalankan berbagai fungsi kehumasan secara otomatis. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar tetap relevan di era kecerdasan artifisial (AI).
Nezar menjelaskan, agentic AI kini tidak lagi sekadar membantu pembuatan konten, tetapi mulai sanggup membaca data, menyusun strategi komunikasi, hingga membangun narasi secara otomatis selama 24 jam.
Karena itu, ia menilai insan humas harus terus meningkatkan kapasitas agar tidak tergeser oleh laju otomatisasi yang berkembang semakin cepat.
Ia mendorong para praktisi humas tidak hanya menguasai pemanfaatan AI, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, memahami konteks sosial, serta menjaga etika komunikasi yang hingga kini belum dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin.
Meski AI menawarkan berbagai kemudahan, Nezar menegaskan teknologi tersebut tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam membangun kepercayaan publik.
"Teknologi dapat membantu menghasilkan konten dengan cepat, tetapi kepercayaan publik dibangun oleh integritas, empati, dan ketulusan. Sampai hari ini, AI masih belum mampu menghadirkan sincerity atau ketulusan yang menjadi unsur penting dalam komunikasi manusia," tuturnya dalam sambutannya pada Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, dikutip Minggu (12/7).
Ia mengatakan pemanfaatan AI memang membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas kerja humas. Mengacu pada studi One Asia Communications 2025, praktisi humas di berbagai negara Asia mulai memanfaatkan AI untuk menganalisis sentimen publik secara real time, menjaga konsistensi pesan, hingga meningkatkan kualitas storytelling.
Baca Juga: 9 Ucapan Jiwa Tua yang Mencerminkan Kebijaksanaan Mendalam dalam Percakapan Menurut Psikologi
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan AI harus selalu disertai tata kelola yang baik serta berlandaskan prinsip-prinsip etika. Menurutnya, AI hanyalah alat bantu yang tidak boleh menghilangkan tanggung jawab profesional maupun nilai-nilai kemanusiaan dalam komunikasi.
Pada saat yang sama, Nezar menilai perkembangan AI juga menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai negara dalam merumuskan tata kelola teknologi tersebut.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua pendekatan utama yang berkembang. Pendekatan pertama menitikberatkan pada regulasi yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi, sedangkan pendekatan kedua berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan non-diskriminasi.
"Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Karena itu, tata kelola AI membutuhkan keseimbangan antara regulasi yang adaptif dengan prinsip-prinsip etika yang kuat agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik," ujarnya.
Menurut Nezar, perkembangan AI juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Persaingan dalam penguasaan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum, telah menjadikan teknologi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi politik dan kepentingan nasional.
Di tengah perubahan tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat kualitas komunikasi publik sekaligus membangun narasi yang konstruktif di tingkat global.
Ia berharap Konvensi Humas Indonesia 2026 dapat menjadi momentum bagi insan humas untuk merumuskan strategi yang adaptif terhadap perkembangan AI sekaligus memperkuat etika profesi.
Baca Juga: Real Madrid Berpeluang Pecahkan Rekor Gol Bersejarah pada Piala Dunia FIFA 2026
"Saya berharap Konvensi Humas Indonesia menjadi ruang untuk menjawab tantangan AI, memperkuat tata kelola teknologi dalam profesi humas, mengembangkan strategi Generative Engine Optimization (GEO), serta membangun narasi yang konstruktif agar Indonesia terus berbicara baik kepada dunia," pungkasnya.
Sebelumnya, Nezar juga menegaskan bahwa profesi humas kini memegang peran yang semakin penting di tengah derasnya arus disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang beredar melalui platform digital.
"Peran humas menjadi sangat penting ketika noise dalam lanskap komunikasi semakin besar. Disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hadir begitu deras melalui perangkat digital yang setiap hari kita gunakan. Karena itu, humas harus mampu menjadi clearing house of information yang memastikan publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya," ujar Wamen Nezar.
Baca Juga: The Husband Siapkan Episode Penuh Ketegangan, Nasib Kang Tae Joo di Ujung Tanduk
Ia menambahkan, dunia kini memasuki era post-truth, ketika batas antara fakta dan fiksi semakin kabur dan opini publik lebih mudah dipengaruhi sentimen dibandingkan fakta. Kondisi tersebut diperkuat oleh platform digital yang menjadikan telepon pintar sebagai sumber utama masyarakat memperoleh informasi.
Nezar juga mengutip hasil kajian World Economic Forum yang menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai salah satu risiko global paling berbahaya berdasarkan penilaian para pemimpin dunia dan pelaku industri.
"Disinformasi bukan lagi persoalan komunikasi semata, tetapi sudah menjadi ancaman global. Karena itu, organisasi profesi seperti PERHUMAS memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun ekosistem informasi yang kredibel dan meningkatkan kualitas komunikasi publik," jelasnya.