← Beranda
Pakar: Tiongkok Makin Dukung Tata Kelola AI Global, Trump Justru Tempuh Jalur Tanpa Aturan
Mellyna Putri Diniar• Rabu, 15 April 2026 | 23.18 WIB
Ilustrasi kecerdasan buatan (AI) yang efisien, inovatif, dan terbuka terhadap pengembangan model sumber terbuka (The Guardian)

JawaPos.com - Arah pengembangan kecerdasan buatan (AI) global menunjukkan pergeseran signifikan. Dalam forum resmi parlemen Inggris, para pakar menilai Tiongkok kini cenderung mengambil posisi konstruktif dalam mendorong tata kelola global, sementara Amerika Serikat di bawah Donald Trump justru mengedepankan pendekatan kompetitif yang minim regulasi.

Pandangan tersebut mencuat dalam sidang Komite Bisnis dan Perdagangan Parlemen Inggris, yang menyoroti dinamika baru dalam persaingan teknologi global. Dalam konteks ini, AI tidak lagi sekadar inovasi industri, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang mencerminkan arah kebijakan geopolitik masing-masing negara.

Mengutip dari The Guardian, Rabu (15/4/2026), Wendy Hall, mantan penasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah Inggris pada era Theresa May, menilai Tiongkok kini berperan aktif dalam mendukung tata kelola AI lintas negara.

"Tiongkok melakukan pekerjaan luar biasa dalam sektor AI, dan saat ini mereka bertindak sebagai pihak yang baik karena Amerika Serikat sepenuhnya menolak regulasi dan pembicaraan tentang tata kelola global," ujarnya.

tBaca Juga: Trump Ancam Tiongkok dengan Sanksi Berat jika Kirim Senjata ke Iran di Tengah Memanasnya Konflik Timur Tengah

Selain itu, Hall mengkritik pendekatan Amerika Serikat yang dinilai terlalu berorientasi pada kemenangan kompetitif. "Semuanya tentang MAGA (Make America Great Again). Intinya: kita akan menang dengan segala cara," imbuhnya, menggambarkan pendekatan yang mengabaikan upaya membangun kerangka regulasi bersama di tingkat internasional.

Menurut Hall, peneliti AI Tiongkok menunjukkan efisiensi dan inovasi tinggi serta cenderung membuka akses model mereka secara terbuka. Namun, dia juga menyoroti bahwa kerja sama riset antara Inggris dan Tiongkok semakin terbatas, bahkan memengaruhi kebebasan akademik yang dia rasakan.

Di sisi lain, kekhawatiran keamanan tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah di Beijing mewajibkan perusahaan AI untuk bekerja sama dengan intelijen negara. Lembaga Centre for Emerging Technology and Security yang didanai pemerintah Inggris memperingatkan adanya risiko keamanan nasional dari kolaborasi teknologi antara Tiongkok dengan negara lain seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara.

Sementara itu, Trump pada Januari lalu menegaskan posisi negaranya dalam persaingan global dengan menyatakan, "Kami memimpin Tiongkok dengan selisih yang sangat besar." Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa Washington melihat pengembangan AI sebagai perlombaan strategis antara dua kekuatan besar dunia.

Di sektor industri, perkembangan Tiongkok juga semakin terlihat melalui perusahaan DeepSeek yang bersiap meluncurkan model AI terbaru. Versi sebelumnya yang dirilis pada Januari 2025 berhasil menghadirkan chatbot canggih yang menantang dominasi perusahaan teknologi Amerika Serikat.

Meski demikian, Demis Hassabis menilai kesenjangan teknologi masih ada. "Tiongkok hanya tertinggal sekitar enam bulan dari AS, tetapi belum mendorong batas terdepan ilmu AI," ujarnya, menandakan bahwa kompetisi tetap berlangsung ketat.

Sementara itu, Dalam forum yang sama, Neil Lawrence memperingatkan ketergantungan Inggris terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Google, Microsoft, OpenAI, dan Amazon. "Kita terus mendengar bahwa AI yang bekerja untuk Inggris adalah AI yang bekerja untuk Microsoft, Amazon, OpenAI, Google, dan perusahaan besar lainnya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan potensi risiko jika teknologi diterapkan tanpa partisipasi publik. “Ketika teknologi diterapkan secara terpusat tanpa melibatkan masyarakat, risiko kesalahan sistemik sangat besar,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, dalam sesi tanya jawab, anggota parlemen Dan Aldridge bertanya, "Apakah kita telah menyerahkan pengembangan model AI kepada miliarder swasta yang tidak memiliki loyalitas terhadap negara?" Wendy Hall menjawab singkat, "Ya."

Neil Lawrence pun menegaskan, "Perusahaan-perusahaan ini jelas tidak selaras dengan kepentingan warga kita." Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran bahwa arah pengembangan AI semakin ditentukan oleh kepentingan korporasi global, bukan prioritas kebijakan publik.

Di luar aspek kebijakan dan industri, tantangan infrastruktur turut menjadi faktor penghambat. Microsoft menyebut pusat data AI di Inggris utara baru akan beroperasi paling cepat pada 2033 akibat keterbatasan pasokan listrik. Operator Kao Data bahkan mengungkapkan waktu tunggu hingga 15 tahun untuk mendapatkan kepastian akses jaringan listrik.

Dengan demikian, dinamika AI global tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh arah kebijakan, kepentingan geopolitik, serta kesiapan infrastruktur yang menopang ekosistemnya.

Baca Juga: Robot Humanoid Pamer Kemampuan Bahasa hingga Aksi Tinju di Hong Kong, Tiongkok Percepat Dominasi Teknologi AI Global

EDITOR: Candra Mega Sari