JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah SD dan SMP Negeri untuk menjual seragam batik. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut banyaknya aduan wali murid yang mengeluhkan biaya seragam sekolah batik yang dijual sekolah berbanderol mahal dan dirasa memberatkan.

Eri menemukan adanya ketimpangan harga seragam yang cukup signifikan antara satu sekolah dengan lainnya. Bahkan, satu seragam batik dibandrol Rp 115 ribu. Padahal harga pasaran di luar sekolah hanya berkisar antara Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu.

Eri menilai banyaknya variasi harga itu karena kualitas yang berbeda-beda. Kualitas yang berlainan itu justru menimbulkan ketimpangan sosial di antara para siswa."Saya ingin semua siswa memakai seragam dengan standar dan kualitas yang sama. Yang membedakan hanya identitas nama sekolahnya," kata Eri pada Kamis (24/9).

Sebagai tindak lanjut, Eri berencana menyeragamkan pakain batik untuk siswa siswi di SD dan SMP Negeri. “Jadi, nanti akan diproduksi secara terpusat agar memiliki motif, warna, dan kualitas yang seragam dengan harga yang murah,” ujar Eri.

Nantinya, seluruh pengadaan seragam harus di bawah koordinasi Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Dan dengan patokan harga yang dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar retail di Surabaya.

“Saya berharap tidak ada lagi beban finansial yang memberatkan orang tua murid saat memasuki tahun ajaran baru. Hal ini sekaligus menjaga rasa kebersamaan dan kesetaraan di antara para siswa di Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan selain seragam batik, seragam olahraga juga akan diselaraskan warnanya. Wacana ini rencananya akan direalisasikan pada tahun depan.

"Tahun depan, seragam batik dan olahraga akan kita seragamkan untuk seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya. Jadi, seperti baju KORPRI bagi pegawai negeri, motifnya sama persis se-Surabaya. Tidak ada lagi sekolah yang bikin gambar atau desain sendiri-sendiri," jelas Febrina.

Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan MenengahdanPerdagangan Kota Surabaya.

"Motif batik khas Surabaya akan dirancang khusus, ditetapkan melalui payung hukum formal, dan nantinya diproduksi oleh pelaku UMKM lokal," katanya.

 Terkait dengan pengadaan seragam, Febrina menegaskan kembali skema yang berlaku, antara lain seluruh kebutuhan seragam dipastikan tetap ditanggung gratis oleh Pemkot Surabaya melalui anggaran Dinas Pendidikan.