JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong warga memastikan data kependudukan yang tercatat tetap valid dan sesuai kondisi terbaru.

Sebab, NIK tidak hanya digunakan untuk administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi identitas yang terhubung dengan berbagai layanan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga layanan perbankan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, masih ditemukan warga yang telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, tetapi jenjang pendidikan dalam Kartu Keluarga (KK) belum diperbarui.

Baca Juga: Jika Kamu Ingin Berhenti Cemas Saat di Kasur Sebelum Tidur, Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

"Banyak yang sudah lulus sarjana tapi masih belum update di KK-nya. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Ini tentu berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," kata Irvan, Sabtu (5/9). 

Irvan menjelaskan bahwa pembaruan data tersebut menjadi semakin penting di tengah upaya pemerintah pusat membangun ekosistem data yang terintegrasi. 

Pertukaran data antarkementerian dan lembaga terus didorong untuk mendukung pembangunan digital public infrastructure (DPI).

"Data ini menjadi sangat penting ketika infrastruktur, kemudian integrasi data sudah terwujud, itu nanti akan berfokus tentang validitas data," tuturnya.

Irvan tidak hanya mengingatkan masyarakat untuk memperbarui jenjang pendidikan. Ia juga meminta kelengkapan dokumen kependudukan anak dipastikan sejak lahir. 

Baca Juga: 7 Strategi Kreativitas yang Akan Membakar Semangatmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

"Karena ketika bayi lahir itu harus sudah mempunyai NIK atau KIA. Idealnya seperti itu," imbuhnya.

Namun, hingga kini masih ditemukan anak yang belum memiliki NIK, KIA maupun akta kelahiran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala ketika anak memasuki jenjang pendidikan. 

"Jadi masih ada yang belum mempunyai NIK, belum mempunyai KIA, sehingga ketika mau sekolah kesulitan karena tidak mempunyai akta kelahiran," terangnya.

Selain itu, Irvan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembaruan data. Sebab, ketidaksesuaian identitas dapat menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. 

"Jadi jangan sampai ketika butuh mau masuk SD, SMP. Kemudian namanya juga tidak sama ketika mengeluarkan ijazah, itu akan berpengaruh ketika suatu saat terkait dengan waris, membutuhkan proses yang cukup panjang ketika harus mengurus di Pengadilan Negeri," paparnya.

Baca Juga: Dua Butcher The Langham Jakarta Juara JBC All-Stars 2026

Lebih jauh, Irvan menyebut, NIK ke depan bahkan akan sangat penting dalam mendukung berbagai layanan publik. 

Nantinya, NIK akan diarahkan menjadi identitas tunggal yang digunakan lintas sektor. 

"Arahnya nanti adalah NIK menjadi single identity number. Dan ini akan digunakan untuk pendidikan, perbankan, kesehatan dan pelayanan publik yang lainnya," terang dia.

Urgensi pembaruan data tersebut sejalan dengan capaian IPM Surabaya yang terus menunjukkan tren positif. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Surabaya meningkat dari 83,99 pada 2023 menjadi 84,69 pada 2024. Angka tersebut kembali naik menjadi 85,65 pada 2025.