JawaPos.com - Meski sempat mendapat penolakan dari kelompok sopir angkot, Halte Medaeng yang terletak di Jalan Bungurasih, Waru, Sidoarjo tetap difungsikan sebagai titik transit Bus Trans Jatim Koridor I dan V.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim), Nyono mengatakan keputusan tersebut diambil demi menjaga akses transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau bagi masyarakat.
"Masyarakat menuntut integrasi di Medaeng. Kalau titik transit itu ditiadakan, penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan yang tarifnya jauh lebih mahal daripada ongkos Trans Jatim sebesar Rp 5.000," tuturnya, Selasa (28/7).
Nyono memahami para sopir angkot keberatan karena khawatir jumlah penumpangnya berkurang setelah Halte Medaeng dijadikan titik perpindahan (transit) antarkoridor Bus Trans Jatim.
"Mereka menganggap integrasi Koridor I dan Koridor V di Halte Medaeng membuat angkot kehilangan penumpang. Padahal, kalau dilihat di lapangan, angkot yang benar-benar beroperasi saat ini sudah sangat sedikit," imbuhnya.
Nyono menilai integrasi transportasi publik lebih dibutuhkan masyarakat. Halte Medaeng sebagai titik transit dinilai dapat membuat perjalanan lebih efisien sekaligus menekan biaya yang dikeluarkan penumpang (masyarakat).
Dishub Jatim menilai persoalan angkot tidak hanya berkaitan dengan jumlah armada yang terus berkurang. Kondisi kendaraan serta banyaknya izin trayek yang sudah kedaluwarsa juga menjadi perhatian pemerintah.
Meski demikian, Dinas Perhubungan tetap membuka ruang komunikasi dengan para sopir angkot. Dialog akan terus dilakukan untuk mencari solusi yang mengakomodasi berbagai kepentingan.
Namun, Nyono memastikan pelayanan transportasi publik tetap menjadi prioritas. Karena itu, operasional Halte Medaeng sebagai titik transit Bus Trans Jatim Koridor I dan V tidak akan dihentikan.
Di sisi lain, Dishub Jatim mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil peran lebih aktif dalam membenahi angkutan kota sebagai moda pengumpan (feeder) yang terhubung dengan layanan Trans Jatim.
Sebab, pengembangan dan pembenahan angkutan feeder menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota. Kewenangan Pemprov Jatim hanya Bus Trans Jatim untuk melayani perjalanan antardaerah.
"Sementara feeder menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota. Daerah harus aktif merevitalisasi trayek-trayek lokal agar sistem transportasi umum terpadu benar-benar bisa dirasakan masyarakat," tukas Nyono. (*)