JawaPos.com - Gelombang unjuk rasa di Depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, Senin (22/6).
Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, massa aksi mulai memadati Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 15.30 WIB. Aksi demonstrasi diawali dengan longmarch sepanjang 800 meter dari monumen Bambu Runcing.
Mereka kemudian bergiliran berorasi sambil membawa sejumlah poster bertuliskan keresahan masing-masing. Ada yang bertuliskan "19 Juta Lapangan Pekerjaan Hanya untuk Polisi dan Tentara".
Ada juga "Papua Bukan Tanah Kosong, Biarkan Papua Tentukan Nasibnya Sendiri", "Kembalikan Tentara ke Barak! Tolak RUU TNI", hingga "Oke Gas Oke Gas, Prabowo-Gibran Turun, Torang Gas!".
Juru Bicara Aksi Surabaya Menggugat, Miftakhur Rohmah mengatakan sedikitnya ada 300 orang yang ikut dalam aksi ini. Mereka berasal dari kelompok mahasiswa, kelompok sipil, dan kelompok buruh.
"Kita nggak mau gerakan di Surabaya terpecah seperti gerakan gerakan sebelumnya, jadi hari ini kita coba melebur. Untuk tuntutan, kita langsung pada tuntutan paling tinggi, yakni turunkan Prabowo-Gibran," ujarnya di lokasi, Senin (22/6).
Tuntutan menurunkan Prabowo-Gibran disebut bukan tanpa alasan. Mifta menilai perdebatan isu seperti MB dan lainnya tidak efektif karena tidak menyentuh akar persoalan yang dianggap penting oleh mereka di lapangan nyata.
"Percuma kalau bahasnya itu cuman isu per isu, kaya MBG, percuma, karena kesalahan tertingginya itu ada di pemimpinnya. Jadi kita mencoba jalan yang paling jauh (tuntutan), yakni menurunkan Prabowo-Gibran," imbuh Mifta.
Lebih jauh, Mifta mengungkapkan terdapat 9 poin yang dianggap sebagai kegagalan rezim Prabowo-Gibran. Hal tersebut menjadi alasan massa turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi hari ini, Senin (22/6).
Sembilan alasan tersebut, di antaranya:
1. Krisis Legitimasi dan Pelanggaran Etika Konstitusional
2. Pengabaian PrInsip Demokrasi Deliberatif dan Partisipasl Publik
3. Pelemahan Negara Hukum dan Akuntabilitas Kekuasaan
4. Militerisasi Kekuasaan dan Kemunduran Supremasi Sipil serta Kobebasan Sipil
5. Konsentrasl Kekuasaan Aparat Keamanan dan Polri Superbody
6. Krisis Lingkungan Hidup dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat
7. Memburuknya Kondisi Sosial-Ekonomi Rakyat, Penguatan Kapitalisme Oligarkis, dan Menurunnya Kepercayaan Pasar
8. Menguatnya Kartel Polltik dan Oligarki Kekuasaan
9. Kegagalan Perlindungan Kelompok Rentan dan Minoritas.
Dari sembilan alasan tersebut, massa aksi Surabaya Menggugat menyuarakan 3 tuntutan berikut:
1. Kami menuntut Prabowo-Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagal bentuk pertanggungjawaban polltik dan konstitusional atas berbagai kegagalan pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi, dan mengancam masa depan Indonesia.
2. Kami menuntut pembentukan pemerintahan transisi sosual dengan mekanisme konstitusional sebagaima diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintahan transis tersebut harus menjalankar mandatpemulihan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, sorta memastikan terselenggaranya proses polltik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Kami juga mendorong seluruh elemen masyarakat sipil dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem poltik saat ini, mengingat sistem politik saat ini menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elite dan oligarki.