JawaPos.com - Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi momentum evaluasi bagi berbagai sektor pelayanan publik di Kota Pahlawan. Di tengah sederet penghargaan dan percepatan digitalisasi layanan, DPRD Surabaya mengingatkan masih adanya sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi pemerintah kota.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai berbagai inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah. Jangan sampai bagus di sistem, tetapi warga masih kesulitan di lapangan,” ujarnya usai upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5).
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menyoroti layanan administrasi kependudukan melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG). Menurutnya, layanan tersebut sudah memudahkan masyarakat, tetapi tingkat pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan.
Dia menilai sosialisasi harus lebih masif agar menjangkau warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, kualitas pelayanan juga perlu ditopang oleh kemampuan operator dan petugas di tingkat kelurahan maupun RW. “Jangan sampai pelayanan cepat hanya terjadi di pusat kota. Warga di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama,” tegasnya.
Selain adminduk, Yona memberi perhatian terhadap pengelolaan sampah yang menjadi bagian dari Program Suroboyo ASRI. Dia menilai semangat menjaga kebersihan kota harus dibarengi sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah yang berjalan efektif di lapangan.
Menurut dia, masih ditemukan penumpukan sampah rumah tangga di sejumlah titik, baik di kawasan permukiman maupun depo yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sementara. Bahkan, di beberapa lokasi sampah dilaporkan meluber hingga ke area pelataran depo.
“Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar tidak terjadi overload,” katanya.
Di sektor penegakan perda, Yona mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Meski demikian, dia mengingatkan agar setiap penertiban memiliki tindak lanjut yang jelas dan tidak berhenti pada pengosongan lokasi semata.
“Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi. Masyarakat harus tahu kawasan yang ditertibkan akan difungsikan untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga,” ujarnya.
Dia menambahkan, lokasi pascapenertiban tidak boleh dibiarkan kosong karena berpotensi memunculkan kembali aktivitas lama. Penataan PKL, lanjutnya, harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi sekaligus tetap memberi ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Yona juga menyinggung Program Kampung Pancasila yang dinilai memiliki tujuan baik dalam memperkuat harmoni sosial. Namun, dia meminta pemerintah memiliki indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas program tersebut, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun pengurangan konflik sosial.
Sementara itu, persoalan parkir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Menurutnya, digitalisasi parkir harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan juru parkir melalui pembinaan, standar pelayanan, kemampuan komunikasi, dan etika melayani masyarakat.
Baca Juga: 7 Tempat Kuliner Kopitiam di Surabaya yang Enak buat Nongkrong Kawula Muda Sampai Malam
“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan dirasakan seluruh warga Surabaya,” tuturnya. (*)