JawaPos.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menunjuk Wakil Wali Kota Armuji menjadi pelaksana harian (Plh), untuk memimpin jalannya pemerintahan selama dirinya menjalankan ibadah haji.

Eri Cahyadi bersama sang istri, Rini Indriyani, berangkat ke Arab Saudi pada Senin (19/5) untuk menunaikan rukun islam kelima. Pasangan tersebut dijadwalkan kembali ke Surabaya sekitar dua pekan mendatang.

Sebelum meninggalkan Surabaya untuk melaksanakan Ibadah Haji, Eri Cahyadi telah memberikan arahan dan menitipkan pekerjaan rumah (PR) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Bagaimana pelayanan publik kita cepat atau tidak? Karena itu tadi saya. Saya bermimpi, bukan bermimpi dan harus terwujud. Surabaya bukan tergantung dari wali kotanya," ujar Eri, Selasa (19/5).

Ia memberikan sejumlah perhatian khusus kepada para kepala dinas, mulai dari percepatan penanganan aduan warga hingga penguatan program pelayanan masyarakat berbasis lingkungan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah satu RW satu tenaga kesehatan (nakes). Wali Kota Eri meminta program tersebut benar-benar berjalan optimal saat dirinya kembali dari Tanah Suci nanti.

“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1x24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” imbuhnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, ketika laporan masyarakat sudah ditangani di tingkat RW dan langsung ditindaklanjuti perangkat daerah (PD) terkait, maka aduan tersebut semestinya tidak lagi masuk ke hotline pengaduan wali kota.

Karena itu, ia menilai keberhasilan kepala dinas justru terlihat dari semakin sedikitnya laporan pelayanan publik yang masuk ke hotline. Menurutnya, kondisi ini menandakan sistem birokrasi berjalan efektif hingga tingkat bawah.

"Saya sampaikan kepada teman-teman, jika hotline yang masuk banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” tegas Eri.

Terakhir, ia menegaskan bahwa keberadaan hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis sistem.

“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” pungkasnya.