← Beranda
Duh, Khawatir Jatah Bansos Hilang, 1.000 Warga Surabaya Belum Laporkan Akta Kematian
Novia HerawatiSenin, 13 Oktober 2025 | 21.38 WIB
Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia belum dilaporkan akta kematiannya.

Usut punya usut, alasannya klasik. Masyarakat enggan melaporkan kematian keluarganya karena takut kehilangan jatah bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. 

"Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial," tutur Eddy di Surabaya, Senin (13/10).

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika akta kematian dilaporkan, maka data keluarga akan terhapus dari daftar penerima bantuan. Padahal, kata Eddy, bansos tetap diberikan kepada ahli waris yang sah.

"Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri, (sudah menyampaikan) ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” tambahnya.

Menurut dia, kekhawatiran tersebut muncul karena kurangnya pemahaman warga soal sistem data bansos. Banyak yang takut melaporkan akta kematian karena mengira data keluarga akan terhapus dan bantuan dihentikan.

"Jadi ini ketakutannya adalah ketika ini mereka laporkan (akta kematian anggota keluarganya), data keluarga akan hilang dari data kemiskinan, sehingga tidak menerima bansos. Padahal tidak seperti itu,” terang Eddy.

Ia menilai fenomena masyarakat enggan melaporkan akta kematian anggota keluarganya dapat mengganggu akurasi data kependudukan di Kota Surabaya. Fenomena ini juga berdampak pada penyaluran bansos.

Apalagi saat ini, seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja alias online. Tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor kelurahan maupun Mal Pelayanan Publik Siola.

"Yang malas mengurus juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa mengakses KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ," lanjutnya.

Eddy meminta masyarakat Surabaya untuk tertib mengurus adminduk. Tak kalah penting, rutin memperbarui data kependudukan, mulai dari data pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian hingga golongan darah.

"Warga Surabaya kami mohon untuk tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan, sehingga ketika ada permasalahan, pemerintah bisa intervensi tepat sasaran dan sesuai alamat," pungkas Eddy.

Pemerintah Cairkan Bansos Yatim Piatu hingga Rp 1,8 Juta

Di sisi lain, pemerintah pusat mulai mencairkan dana bansos atensi yatim piatu dengan nilai hingga Rp 1,8 juta per penerima pada pertengahan Oktober 2025 ini.

Pencairan ini bagian dari program perlindungan sosial yang disalurkan secara bertahap oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Bank Mandiri.

Bagi penerima yang belum menarik dananya dari periode sebelumnya, kini saatnya segera dicek. Karena saldo bantuan sudah mulai masuk ke rekening masing-masing.

Bantuan bagi yatim piatu ini diberikan untuk mendukung anak-anak yang kehilangan orang tua agar tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dana yang cair kali ini merupakan akumulasi dari beberapa periode sebelumnya, mulai dari Januari hingga September 2025.

Artinya, bagi penerima yang belum mencairkan dana sejak periode pertama hingga keempat, total bantuan yang bisa diterima bisa mencapai Rp 1,8 juta.

KPM Bansos PKH dan BPNT Dapat Tambahan Beras dan Minyak Goreng

Di sisi lain, program penyaluran Bansos PKH dan BPNT juga sedang berjalan bersamaan. Berdasarkan data terbaru per 13 Oktober 2025, pemerintah tengah menyiapkan penebalan bantuan untuk periode Oktober–November 2025.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat tambahan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter, yang disalurkan lewat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Penyalurannya dilakukan satu kali untuk dua bulan dan akan segera dimulai akhir Oktober 2025. Perubahan jumlah penerima bantuan di beberapa daerah juga tercatat masih terjadi. 

Berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), beberapa wilayah seperti NTT (+8%), Papua Pegunungan (+7,6%), dan Sulawesi Tengah (+4,1%) mengalami peningkatan penerima bantuan.

Sedangkan Aceh (-2,5%), Jambi (-2,4%), dan Jawa Barat (-3,5%) mengalami pengurangan karena hasil evaluasi kelayakan.

Untuk memastikan apakah anda termasuk penerima bantuan, segera cek status melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau konfirmasi ke kantor desa setempat.

Jika nama anda tercantum, segera lakukan pencairan sebelum masa aktif bantuan berakhir.

Jadi, jangan tunda lagi. Segera cek rekening atau kartu ATM Anda hari ini. Siapa tahu, bantuan atensi yatim piatu hingga Rp 1,8 juta sudah masuk dan siap dicairkan. 

Sebelumnya, Oktober menjadi bulan yang dinanti-nantikan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Sebab, pada bulan ini sejumlah bansos dari pemerintah akan dicairkan.

Kabar Pencairan Bansos Dinanti

Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) menantikan kabar pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat tahun ini.

Kabar baiknya, pencairan dua program utama ini dipastikan segera dilakukan dan bahkan disertai dengan penebalan bantuan atau tambahan nominal bantuan yang bisa mencapai Rp 400.000 per KPM.

Berdasarkan update terbaru dari sistem aplikasi SixNG, bantuan PKH dan BPNT untuk periode Oktober–Desember 2025 sudah memasuki tahap “cek rekening”. Artinya, proses pencairan tinggal selangkah lagi menuju rekening masing-masing penerima.

Jika mengacu pada pola pencairan sebelumnya, status “cek rekening” biasanya hanya berjarak 1–2 minggu sebelum dana benar-benar masuk.

Dengan begitu, penyaluran bantuan diperkirakan mulai berlangsung pertengahan hingga akhir Oktober 2025.

EDITOR: Bayu Putra