JawaPos.com-Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Djazuly Chalidyanto menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengizinkan rumah sakit asing beroperasi di Indonesia.

Djazuly menilai kebijakan tersebut belum mendesak. Masih banyak masalah kesehatan yang seharusnya menjadi fokus pemerintah, seperti kematian ibu-bayi, HIV, TBC, stunting, dan masalah kesehatan lainnya.

Alih-alih menambah jumlah rumah sakit lewat izin RS asing, Djazuly menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi rasio tempat tidur rumah sakit menurut WHO sudah terpenuhi di Indonesia.

"Justru yg perlu menjadi perhatian itu distribusi atau pemerataan RS. Penting bagi pemerintah untuk dapat memastikan ketersediaan RS di seluruh pelosok negeri daripada menambah jumlahnya,” ujar Djazuly, Rabu (23/7).

Menurut dia, yang lebih diperlukan Indonesia adalah peningkatan pelayanan rumah sakit, tidak semata-mata menambah RS. Djazuly sering melihat RS ada secara fisik, namun tenaga medis maupun alat medisnya terbatas.

“Kadang yang ditemui di lapangan, jumlah RS banyak namun belum optimal memenuhi standar pelayanan. Ini yang perlu diperkuat. Keselamatan pasien harus diperhatikan serius dalam pelayanan di RS," tambah Djazuly Chalidyanto.

Meski demikian, Djazuly berharap RS asing bisa membantu mengatasi keterbatasan layanan kesehatan di daerah terpencil, asalkan tetap mengikuti standar pelayanan rumah sakit yang berlaku di Indonesia.

Jika standar pelayanannya lebih unggul, kehadiran RS asing akan mampu mendorong peningkatan mutu rumah sakit nasional. Selain itu juga berdampak positif pada pemerataan akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

"Selama keberadaan RS asing mengikuti regulasi di Indonesia, keberadaan RS asing tidak akan mempengaruhi tenaga kesehatan, justru akan meningkatkan mutu pelayanan RS di Indonesia," tukas Djazuli.