Chief Executive SFA Ian Maxwell mengatakan keputusan tersebut diambil karena pihaknya kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan FIFA. Sikap Skotlandia juga sejalan dengan posisi UEFA yang sebelumnya menyatakan adanya persoalan serius terkait tata kelola dan proses pengambilan keputusan FIFA.
"Kami telah menyelaraskan diri dengan posisi UEFA. Ada kurangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan FIFA dan SFA sepenuhnya menyetujui keputusan tersebut," kata Maxwell kepada BBC Sport.
Maxwell menegaskan SFA memilih mengikuti sikap bersama 55 asosiasi anggota UEFA yang telah membahas persoalan tersebut. Menurutnya, suara bersama puluhan negara Eropa dinilai lebih kuat dibandingkan keputusan yang diambil secara individual.
Keputusan Skotlandia menambah tekanan terhadap Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA berikutnya. Sebelumnya, Inggris, Wales, dan Republik Irlandia juga telah menarik dukungan terhadap mantan Sekretaris Jenderal UEFA tersebut.
Perselisihan antara FIFA dan UEFA menguat setelah muncul rencana FIFA Forward Enterprise atau FFE. Perusahaan tersebut diproyeksikan menangani hak komersial dan operasional kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia.
Dalam proposal awal, FIFA membuka kemungkinan penjualan kepemilikan minoritas hingga 20 persen kepada investor swasta. Rencana tersebut memicu penolakan keras dari sejumlah konfederasi dan asosiasi sepak bola karena menyangkut pengelolaan aset komersial kompetisi FIFA.
UEFA menjadi salah satu pihak yang paling keras menentang rencana tersebut. Pada akhir Juli, 55 asosiasi anggota UEFA menyatakan penolakan bersama dan mengancam tidak mengikuti kompetisi FIFA selama proposal tersebut masih berjalan.
Rencana FFE kemudian dihentikan setelah mendapat tekanan luas. Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta mengakhiri konflik antara FIFA dan UEFA.
Sejumlah pihak justru menilai polemik FFE memperlihatkan persoalan yang lebih besar terkait tata kelola FIFA dan kepemimpinan Infantino.
Baca Juga: Arsenal Juara Community Shield, Osimhen dan Quansah Jadi Target
Organisasi nirlaba FairSquare bahkan meminta FIFA menyatakan Infantino tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri. Mereka mempersoalkan cara FIFA menghitung masa jabatan Infantino berdasarkan aturan batas periode kepresidenan.
Statuta FIFA menetapkan seorang presiden dapat menjabat maksimal tiga periode. Infantino pertama kali terpilih pada 2016 setelah menggantikan Sepp Blatter dan saat itu hanya menyelesaikan sisa masa jabatan pendahulunya.
Ia kemudian terpilih kembali pada 2019 dan 2023. FIFA sebelumnya memutuskan masa jabatan 2016-2019 tidak dihitung sebagai satu periode penuh dalam perhitungan batas masa jabatan.
Keputusan tersebut membuat masa jabatan Infantino secara resmi baru dihitung mulai 2019. Jika kembali terpilih pada 2027, ia berpotensi memimpin FIFA hingga 2031.
Kondisi itu berarti Infantino dapat berada di kursi Presiden FIFA selama total 15 tahun sejak pertama kali terpilih pada 2016. Perhitungan tersebut kini kembali dipersoalkan FairSquare dan sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam reformasi tata kelola FIFA.
Tekanan terhadap Infantino tidak hanya datang dari Eropa. Selandia Baru sebelumnya juga menarik dukungan terhadap pencalonannya, sementara sejumlah asosiasi di berbagai konfederasi mulai menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan posisi konfederasi masing-masing.
Di sisi lain, Infantino masih memiliki dukungan kuat dari sejumlah kawasan, termasuk Afrika dan Amerika Selatan. Karena setiap asosiasi anggota FIFA memiliki satu suara, posisi masing-masing federasi akan menjadi penting menjelang pemilihan.
Hingga kini belum ada kandidat penantang yang secara resmi maju untuk pemilihan tersebut. Batas waktu pendaftaran kandidat ditetapkan pada 18 November.
Situasi ini membuat persaingan menuju pemilihan Presiden FIFA 2027 semakin sulit diprediksi. Yang jelas, penarikan dukungan dari Skotlandia memperlihatkan bahwa persoalan Infantino tidak lagi sebatas perselisihan mengenai satu proposal bisnis.
Perdebatan kini telah bergeser ke persoalan yang lebih mendasar: bagaimana FIFA dikelola dan seberapa besar kekuasaan yang seharusnya dimiliki presidennya.
Baca Juga: Persija Pindah ke Bangkok, Shin Tae-yong Mulai Fokus ke Taktik