JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mendorong penerapan pendekatan transformation governance dalam pengawalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menurutnya, pengawasan anggaran tidak seharusnya hanya berfokus pada tingkat penyerapan dana atau penyelesaian proyek. Lebih dari itu, setiap belanja negara harus mampu menciptakan perubahan struktural dan memperkuat kapasitas nasional.

Azis menilai RAPBN 2027 memuat agenda transformasi yang cukup besar, mulai dari sektor kesehatan dan pendidikan hingga energi, hilirisasi, industrialisasi, ekonomi kerakyatan, serta penguatan kapasitas investasi nasional.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa besar negara membelanjakan uang, tetapi seberapa produktif negara mengubah belanja tersebut menjadi kapasitas baru,” kata Azis kepada wartawan, Minggu (23/8).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp 3.426 triliun, sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun. Adapun pembiayaan diperkirakan sekitar Rp 671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan postur fiskal yang ekspansif tersebut, Azis menilai diperlukan perubahan cara pandang dalam melakukan pengawasan.

Ia mengusulkan agar proses pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari input, output, outcome, perubahan struktur, hingga terbentuknya kapasitas nasional.

“Selama ini kita sering berhenti pada berapa anggarannya, berapa yang terserap dan apakah proyek selesai. Untuk transformasi, itu baru permulaan,” ujarnya.

Keberhasilan program harus diukur dari dampak

Azis mencontohkan rencana renovasi 10.000 puskesmas. Menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya target pembangunan secara fisik.

Dampak program harus dilihat dari sejauh mana renovasi tersebut mampu memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kemampuan deteksi dini penyakit, mengurangi beban biaya kesehatan keluarga, hingga mendorong produktivitas masyarakat.

Hal serupa, lanjut Azis, berlaku pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan mencapai 100 GW.

“Bukan hanya berapa gigawatt yang terpasang. Apakah biaya energi turun? Apakah ketergantungan terhadap bahan bakar impor berkurang? Apakah industri domestik ikut tumbuh? Itu yang harus diukur,” ujar Azis.

Ia juga menyoroti rencana pemerintah membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang dilengkapi dengan Indonesia Reference Price.

Menurut Azis, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya lembaga maupun sistem perdagangan komoditas.

“Keberhasilannya baru nyata apabila posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas strategis benar-benar menguat,” jelasnya.

Waspadai fragmentasi birokrasi

Azis berpandangan, salah satu hambatan utama dalam agenda transformasi adalah fragmentasi birokrasi. Ia mengingatkan agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing kementerian atau lembaga.

“Puskesmas bisa selesai dibangun tetapi tenaga kesehatan tidak tersedia. PLTS dapat terpasang tetapi transmisi tertinggal. Dana investasi bisa tersedia tetapi proyek yang dapat dibiayai belum siap,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong penguatan indikator kinerja lintas kementerian, terutama untuk mencapai sasaran yang membutuhkan kerja bersama sejumlah institusi.

“Ketahanan pangan, produktivitas, kualitas SDM, energi, industrialisasi, semuanya merupakan hasil kerja banyak institusi sekaligus,” tuturnya.

Selain memperkuat pengawasan, Azis menilai pemerintah perlu membangun manajemen ekspektasi publik terkait agenda transformasi.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah program seperti pembangunan manusia, reformasi sektor komoditas, dan industrialisasi membutuhkan waktu sebelum dampaknya dapat dirasakan secara luas. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan tujuan kebijakan, tahapan pelaksanaan, risiko, serta indikator keberhasilannya secara terbuka.

“Ini bukan soal propaganda. Justru masyarakat perlu mendapat penjelasan yang jujur tentang mengapa sebuah kebijakan dijalankan, bagaimana hubungannya dengan kebijakan lain, serta kapan hasilnya dapat diharapkan,” jelas Azis.

RAPBN 2027 dinilai bisa jadi instrumen transformasi

Azis menegaskan, RAPBN 2027 berpotensi menjadi instrumen penting untuk mendorong transformasi nasional apabila berbagai agenda pemerintah dapat terhubung hingga tahap implementasi.

Ia mengingatkan, gagasan besar dapat kehilangan dampaknya apabila diterjemahkan menjadi proyek-proyek yang berjalan secara terpisah dan hanya dinilai berdasarkan capaian masing-masing.

Baca Juga: Eks Menteri BUMN Laksamana Sukardi Kritisi Rencana TKD RAPBN 2027: Naik dari Basis yang Mana?

“Transformasi sering gagal bukan karena kekurangan gagasan, tetapi karena gagasan besar terpecah menjadi proyek-proyek kecil, dikerjakan dan diukur sendiri-sendiri, lalu kehilangan hubungan dengan tujuan awalnya,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Azis, pengawalan RAPBN 2027 harus diarahkan bukan sekadar untuk memastikan anggaran terserap, tetapi memastikan belanja negara menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

“Yang sedang kita kawal bukan hanya anggaran negara. Yang sedang kita kawal adalah kemampuan negara mengubah dirinya sendiri,” pungkasnya.