JawaPos.com - Partai Gerakan Rakyat (PGR) mengumumkan rencana penetapan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029 melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. 

Kepastian arah dukungan politik ini disampaikan Ketua Umum PGR Sahrin Hamid di Kantor Kementerian Hukum RI, Jakarta, usai menyerahkan seluruh berkas fisik pendaftaran badan hukum partai, Kamis (20/8).

Sahrin menegaskan, partainya lahir dari kumpulan relawan Anies pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, konsistensi dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan bagian sejarah yang tidak terpisahkan dari fondasi partai.

Baca Juga: Wamenhaj Dahnil Pastikan Cabut Izin Hanania Travel dan Dorong Pasal TPPU

Meskipun aspirasi besar keluarga besar Gerakan Rakyat mengarah kuat pada nama Anies Baswedan, Sahrin menjelaskan bahwa keputusan formal organisasi tetap wajib melalui mekanisme internal yang sah.

Proses penetapan figur yang bakal diusung dalam kontestasi Pemilihan Presiden direncanakan berlangsung dalam forum Rapimnas. Forum tersebut bakal digelar segera setelah surat keputusan (SK) status badan hukum dari pemerintah resmi diterbitkan.

Partai memproyeksikan SK badan hukum dari Kemenkum RI dapat terbit pada September 2026, sehingga agenda penetapan calon presiden bisa direalisasikan pada bulan berikutnya.

"Kita memproyeksikan terbit badan hukum di sekitar bulan September, maka tentunya bulan Oktober segera dilakukan Rapat Pimpinan Nasional dan Gerakan Rakyat segera menetapkan siapa yang akan menjadi calon presiden dari Partai Gerakan Rakyat," ujar Sahrin, Kamis (20/8).

Baca Juga: Ruben Onsu Jadi Tersangka Penipuan Investasi usai Dilaporkan Polisi pada 22 Agustus 2025

Sahrin menambahkan, perjuangan partai tidak berhenti hanya pada pemenuhan legalitas sebagai badan hukum atau sekadar menjadi peserta pemilu, melainkan berlanjut hingga memenangkan pemilu dan figur presiden yang diusung.

Rampungkan Penyerahan Berkas Fisik ke Kemenkum

Penetapan agenda politik ini menyusul penyelesaian tahapan pendaftaran organisasi ke Kemenkum RI. Pengurus partai menyerahkan 46 boks kontainer berisi berkas fisik dokumen asli yang diantar menggunakan 5 unit mobil boks ke kantor kementerian.

Total dokumen yang diserahkan mencapai 14.405 berkas yang mewakili 3.371 struktur kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah. Jumlah tersebut mencakup DPP, 100 persen DPW, 75 persen DPD, serta 50 persen DPC di tingkat kecamatan. Penyerahan dokumen fisik ini melengkapi proses unggah data digital yang sebelumnya telah diselesaikan pada 17 Agustus 2026.

Pihak Kemenkum RI telah menerbitkan surat tanda terima resmi serta berita acara penyerahan berkas. Selanjutnya, dokumen tersebut akan menjalani proses verifikasi oleh kementerian dalam kurun waktu maksimal 45 hari, dilanjutkan dengan masa pengambilan keputusan selama 15 hari.