JawaPos.com - DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah programnya, terutama Makan bergizi Gratis (MBG).

Prabowo juga diminta mengklarifikasi isu nepotisme di pemerintahannya yang belakangan berkembang.

Catatan kritis itu disampaikan PA GMNI Menjelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sorotan utama tetap tertuju pada pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

Baca Juga: PKB Bentuk Satgas Prabowonomics, Perkuat Agenda Prekonomian Presiden Prabowo

PA GMNI juga menyinggung persoalan melemahnya supremasi hukum, pengabaian sistem meritokrasi dalam birokrasi, hingga meluasnya potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan negara.

Sikap kebangsaan tersebut dituangkan dalam pernyataan bertajuk “Ambeg Paramarta” yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, di Kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Abdy mengatakan, PA GMNI pada dasarnya mendukung berbagai program jaring pengaman sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat kecil. Namun, pelaksanaan kebijakan berskala besar tetap harus disertai perencanaan dan tata kelola yang kuat.

Program seperti MBG maupun pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kata dia, perlu didukung kajian kelayakan yang matang.

Selain itu, program tersebut juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diuji melalui mekanisme demokratis agar terhindar dari potensi penyelewengan.

Baca Juga: TNI AD Tuntaskan Pembangunan Ribuan Jembatan, Prabowo Nilai Jenderal Maruli Layak Menjabat KSAD

Prinsipnya, lanjut Abdy, program berskala besar yang menggunakan sumber daya publik harus memiliki standar tata kelola, pengawasan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang tinggi. 

"Evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai mekanisme demokratis untuk memperbaiki kebijakan agar tepat sasaran," kata Abdy.

Sentil Nepotisme hingga Politik Dinasti

Selain evaluasi terhadap program pemerintah, PA GMNI turut menyoroti kondisi etika publik yang dinilai mengalami kemunduran.

Organisasi tersebut menyinggung praktik politik dinasti, benturan kepentingan di kalangan pejabat, gaya hidup mewah, hingga tidak optimalnya penerapan meritokrasi dalam pengisian posisi strategis di lembaga negara maupun BUMN.

PA GMNI juga mendorong kembalinya keteladanan dalam kepemimpinan nasional Indoensia.

Baca Juga: Kapolri Bangun Ribuan Jembatan, Presiden Prabowo Tak Heran Karirnya Sampai Puncak

Dalam pernyataannya, mereka merujuk pada integritas mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang dikenal memiliki keberanian, kesederhanaan, serta komitmen terhadap penegakan hukum.

menurut dia, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan impulsif harus dicegah melalui transparansi dan akuntabilitas. Meritokrasi juga harus ditegakkan.

"Kompetensi, integritas, rekam jejak, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar pengisian jabatan publik, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan transaksional," tegasnya.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, DPP PA GMNI merumuskan lima maklumat politik taktis dalam gagasan “Ambeg Paramarta”.

Rumusan itu disebut sebagai tawaran untuk memperbaiki tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang 81 tahun Indonesia merdeka.

Baca Juga: Jenderal Maruli Laporkan Progres Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ke Presiden Prabowo

Pertama, PA GMNI mendorong penguatan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional serta pemerataan kemakmuran dan pelayanan dasar di berbagai daerah.

Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di semua provinsi.

Kedua, PA GMNI menyerukan agar pengelolaan perekonomian nasional kembali berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945.

Selain menjaga ketahanan fiskal, organisasi ini juga mendorong pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri secara bertahap.

Ketiga, mereka menekankan pentingnya pemulihan etika penyelenggaraan negara dan penerapan meritokrasi.

Baca Juga: Demi Tingkatkan Efiensi, Prabowo Perintahkan PLN-Pertamina segera Pangkas Anak-Cucu Perusahaan

PA GMNI secara tegas menolak nepotisme politik, politik dinasti, serta berbagai bentuk benturan kepentingan dalam pengisian jabatan publik.

Keempat, PA GMNI meminta supremasi hukum dan demokrasi diperkuat melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Selain itu, mereka menilai perlu ada pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu lembaga negara.

Kelima, PA GMNI mendorong penguatan politik luar negeri bebas aktif dengan menjaga kemandirian diplomasi, ekonomi, dan pertahanan nasional di tengah perubahan geopolitik global.

Sikap tersebut juga mencakup konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Baca Juga: Seskab Teddy Indra Wijaya Masuk Tiga Besar Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Positif

Ambeg Paramarta sebagai Etika Kebijakan

Abdy menjelaskan, Ambeg Paramarta tidak seharusnya hanya dipahami sebagai ungkapan filosofis dari kebudayaan Jawa kuno.

Menurutnya, nilai tersebut perlu diwujudkan sebagai karakter dalam menjalankan pemerintahan.

Falsafah itu, kata dia, mengandung kecerdasan dan kearifan pemimpin dalam membedakan persoalan yang benar-benar penting dan mendesak bagi rakyat dengan hal-hal yang tidak menjadi prioritas utama.

Di dalamnya juga terdapat tuntutan keberanian moral untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan politik golongan.

Dalam kerangka perjuangan kebangsaan yang disampaikan PA GMNI, Pancasila ditempatkan sebagai pedoman pembangunan. 

Baca Juga: LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Siap Beroperasi, Dijadwalkan Diresmikan Prabowo

Sementara Trisakti menjadi orientasi dalam mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

Adapun Marhaenisme diposisikan sebagai semangat keberpihakan kepada rakyat kecil, sedangkan Ambeg Paramarta menjadi etika dalam menentukan prioritas kebijakan.

"Dengan jalan itulah Indonesia dapat menjaga kedaulatan politik, memperkuat kemandirian ekonomi, membangun kepribadian kebudayaan, memulihkan kepercayaan publik dan demokrasi, serta semakin mendekati tujuan kita dalam bernegara, mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.