JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) mendeklarasikan Satgas Prabowonomics. Satgas tersebut dibentuk sebagai wadah untuk mengawal sekaligus mendorong pelaksanaan agenda prekonomian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembentukan Satgas Prabowonomics menjadi bagian dari upaya PKB memastikan kebijakan ekonomi pemerintah berjalan sejalan dengan semangat ekonomi konstitusi.
Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menegaskan kehadiran Satgas Prabowonomics bukan sekadar gerakan politik ataupun slogan. Menurutnya, satgas tersebut diarahkan untuk mendorong penerapan ekonomi konstitusi dalam berbagai kebijakan pemerintah.
“Satgas Prabowonomics dibentuk untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia, sesuai dengan hasil ijtima ulama yang direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Harlah PKB ke-28 kemarin,” kata Rivqy di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (13/8).
Rivqy menjelaskan, pengawalan agenda prekonomian akan difokuskan pada berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Kedua ketentuan tersebut dinilai penting sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan perlindungan sosial.
“Poinnya kita akan berada di barisan terdepan untuk mengawal dan melanjutkan program pemerintah yang merupakan implementasi dari Pasal 33 dan 34,” tegasnya.
Ia menambahkan, PKB ingin memastikan gagasan mengenai ekonomi konstitusi dapat diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan dampak nyata. Menurut Rivqy, keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari perencanaan, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rakyat.
“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” ujar Rivqy.
Sementara itu, Ketua Satgas Prabowonomics, Ahmad Riyadi atau yang akrab disapa Ary, mengatakan satgas akan menjalankan berbagai kegiatan yang menggabungkan kajian ekonomi dengan gerakan di lapangan.
Sejumlah forum diskusi kelompok terarah atau FGD akan digelar untuk membahas kebijakan ekonomi pemerintah dari berbagai sektor.
“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ary mengatakan, Satgas Prabowonomics juga akan menggelar dialog di sejumlah daerah dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Agenda tersebut dimulai pada 18 Agustus di Jawa Barat bersama kelompok santri, kemudian 22 Agustus di Sulawesi Selatan dengan melibatkan kepala desa dan aktivis desa.
Selanjutnya, dialog dijadwalkan berlangsung pada 28 Agustus di Jawa Timur bersama komunitas nelayan. Pada 8 September, kegiatan digelar di Jakarta dengan melibatkan kelompok ekonomi kreatif. Sementara pada 15 September, dialog akan dilaksanakan di Jawa Tengah bersama kelompok petani.
Menurut Ary, rangkaian dialog tersebut akan menjadi ruang untuk menggali pandangan masyarakat dan pelaku ekonomi mengenai berbagai kebijakan pemerintah. Masukan dari lapangan nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi.
“Kalau ada program yang bagus, tentu kita dorong. Kalau di lapangan ditemukan kendala atau belum tepat sasaran, itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah,” pungkasnya.