JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji lagi sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027. Langkah ini dinilai berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat yang ada saat ini, termasuk kemungkinan untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari kalangan mampu.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas, pagu indikatif BGN pada 2027 mencapai Rp270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat.

“Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp270,2 triliun untuk penerima manfaat 81,5 juta,” katanya usai BGN menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tertutup bersama Komisi IX, di Gedung DPR, Senayan, Senin (15/6).

Namun, BGN masih akan melakukan berbagai langkah perbaikan hingga akhir 2026. Salah satunya adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat berdasarkan masukan teknis dari Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian terkait.

Baca Juga: Lansia di PIK Hendak Diculik Karena Masalah Asmara, Sahroni Minta Polisi Beri Pelaku Hukuman Berat

Agustina mengatakan, hasil koordinasi menunjukkan intervensi gizi perlu difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan, terutama sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat,” ujarnya.

Meski belum final dan masih akan dibahas bersama Kemenkeu serta Bappenas, simulasi yang dilakukan BGN menunjukkan jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Bahkan, buka kemungkinan untuk siswa SMA terkhusus dari kalangan mampu tidak diberikan MBG. 

“Contoh gampang, untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu, Rp200 ribu. Mungkin yang high class itu tidak perlu lagi. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” kata Agustina.

Ia menegaskan, pengurangan penerima manfaat bukan berarti menghilangkan esensi program MBG. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun,” tuturnya.

Agustina juga mengakui bahwa penajaman sasaran penerima manfaat nantinya akan berdampak pada penataan ulang dapur penyedia MBG. Namun, ia menegaskan hal tersebut merupakan konsekuensi, bukan tujuan utama kebijakan.

Baca Juga: Ka'bah Bersiap 'Ganti Baju' Jelang Tahun Baru, Kiswah Anyar Disiapkan

“Bahwa kemudian dampaknya ada penata ulang dapur itu kan dampaknya. Tapi bukan itu tujuannya. Kita bicaranya penerima manfaat dulu,” ujarnya.

Selain jumlah dapur, BGN juga akan mengevaluasi kualitas fasilitas produksi makanan. Menurut Agustina, standar dapur harus memenuhi kaidah yang mendukung proses pengolahan makanan yang baik agar kualitas layanan tetap terjaga.

“Tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” pungkasnya.