JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menanggapi rencana pembentukan 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ketahanan pangan sebaiknya tetap ditangani oleh kementerian teknis dan masyarakat sipil, bukan dialihkan ke struktur militer.

Daniel menilai penguatan sektor pertanian lebih tepat diarahkan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian.

“Urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke struktur militer,” kata Daniel kepada wartawan, Selasa (26/8).

Ia menekankan, pendekatan pembangunan pangan harus berbasis masyarakat dengan menyasar langsung kelompok tani, nelayan, dan peternak agar manfaatnya nyata, serta berkelanjutan. 

Menurutnya, kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, maupun BUMN di bidang pangan memiliki kompetensi langsung dalam pengelolaan produksi, distribusi, hingga stabilisasi harga pangan.

Sebab, pemerintah menargetkan pembangunan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun, dengan 100 batalyon dibentuk setiap tahunnya. Yonif TP merupakan satuan multifungsi di bawah Kementerian Pertahanan yang dirancang untuk memperkuat pertahanan sekaligus mendukung sektor strategis, termasuk pangan, kesehatan, dan energi.

Meski begitu, Daniel mengingatkan agar kompi produksi pertanian, perikanan, maupun peternakan yang dijalankan militer difungsikan sebagai perpanjangan tangan kementerian teknis. 

“Dengan mekanisme ini, program ketahanan pangan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan sipil memungkinkan adanya pengawasan anggaran yang lebih transparan serta pengukuran kinerja yang jelas dan berkesinambungan. 

“Sehingga pembangunan sektor pangan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.