JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencoret 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah yang dicoret dari daftar antara lain sekolah swasta internasional serta satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional.

Selain itu, ada juga sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS).

"Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerimaan manfaat, makan bergizi gratis di seluruh Indonesia," kata Sudaryono dalam pernyataannya yang diunggah melalui instagram @sudaru_sudaryono, Kamis (10/9).

Baca Juga: Pemkab Pati Tetapkan Dugaan Keracunan Program MBG sebagai KLB

Penataan tersebut dilakukan setelah BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) mendata satuan pendidikan yang menjadi sasaran program MBG.

Dari sekitar 580.000 satuan pendidikan mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya, lebih dari 340.000 di antaranya telah mendapatkan MBG.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum menerima program tersebut.

BGN menyebut permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG terus berdatangan.

Permohonan tersebut akan ditelusuri untuk menentukan tahapan pelayanan berikutnya.

Baca Juga: Dugaan Keracunan MBG dari SPPG Patalan 2 Bantul Meluas ke Sejumlah Sekolah

"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai dengan saat ini, dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," ujar Sudaryono.

Menurut dia, perluasan layanan MBG akan diprioritaskan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Maluku dan Papua. Sudaryono menyebut sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut belum mendapatkan layanan MBG.

"Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah prioritas.

Baca Juga: BGN Bakal Seleksi Chef di Dapur MBG, Ini Kriteria Wajibnya

Pembukaan dapur MBG akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran.

"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap, terukur," imbuhnya.

"Sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," tandas Sudaryono.