JawaPos.com - Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses bangku pendidikan akibat kendala sosial-ekonomi yang kompleks. Melalui target Asta Cita ke-4, pemerintah menegaskan bahwa integrasi antara Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda, dirancang sebagai satu ekosistem utuh untuk memperluas akses dan memastikan keadilan pendidikan di Indonesia.

Langkah ini diambil demi memberikan hak yang sama bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berada di lapisan paling rentan. Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk kehadiran negara bagi kelompok invisible people. Program ini dipastikan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan kolaborasi lintas kementerian.

"Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi. Kemendikdasmen menyusun kurikulum, Kementerian PUPR membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan," ujar Andy dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/6).

Baca Juga: Di tengah Perubahan Iklim, Pemerintah Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

Pemerintah telah menetapkan peta jalan ekspansi sekolah rakyat yang cukup agresif. Targetnya, akan dibangun 100 titik sekolah baru setiap tahun, hingga menembus total 500 titik pada 2029.

Andy memaparkan tiga filosofi utama yang menjadi motor penggerak Sekolah Rakyat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pertama adalah memuliakan wong cilik sebagai bentuk pelunasan utang sejarah negara kepada masyarakat tidak mampu. Kedua, menjangkau wilayah dan kelompok yang selama ini luput dari pembangunan.

"Dan yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Sekolah rakyat itu menghapus stigma 'saya miskin, saya tidak bisa maju'. Kita yakinkan mereka bisa bersaing dan menjadi agen perubahan bagi keluarganya," tegas Andy.

Baca Juga: Produksi Beras Indonesia Naik, KASAI Soroti Harga yang Belum Turun

Pendekatan program ini tidak berhenti di dalam ruang kelas. Pemerintah juga mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi keluarga siswa melalui bantuan sosial dan Koperasi Desa Merah Putih agar ekosistem kesejahteraan mereka ikut terangkat.

Strategi Equity dan Kesiapan Sektor Digital

Kebijakan berlapis ini mendapat respons positif dari pengamat pendidikan Dr. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D. Menurut dia, pembagian peran tiga jalur sekolah ini merupakan strategi equity (keadilan) yang ideal untuk memotong mata rantai kemiskinan antargenerasi. Tercatat, ada sekitar 3,4 juta anak Indonesia yang saat ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem.

"Dengan kolaborasi antar-kementerian yang solid, kita sedang membangun fondasi SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik dan berkarakter, tetapi juga memiliki keterampilan relevan seperti literasi AI dan data science," urai Dr. Alpha.

Pemerintah optimistis transformasi ini akan berjalan simultan. Kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dipastikan tidak akan mengabaikan program revitalisasi sekolah negeri massal yang sudah berjalan, melainkan menjadi pelengkap agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal di belakang.