JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan siswa sekolah belajar bahasa Prancis hingga Portugis hanya sebagai basa-basi diplomasi untuk mempererat hubungan dengan negara sahabat.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memandang bahwa pernyataan Prabowo soal memasukkan bahasa Prancis atau Portugis ke sekolah tidak perlu dipahami sebagai kebijakan pendidikan yang benar-benar baru.
“Pernyataan Pak Prabowo itu kami di P2G lebih memaknainya sebagai basa-basi diplomasi saja untuk membangun jalinan keeratan hubungan diplomatik dengan negara sahabat, dalam hal ini Prancis,” katanya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (29/5).
Menurutnya, pola serupa sebelumnya juga muncul ketika Presiden berbicara dalam konteks hubungan diplomatik dengan Portugal.
“Nah sehingga keluarlah kalimat-kalimat akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum, akan menjadikan bahasa Prancis dalam mata pelajaran siswa di sekolah,” tuturnya.
Bahasa Asing sudah Lama Ada di Kurikulum Nasional
Satriwan menegaskan, secara objektif bahasa asing sebenarnya telah lama menjadi bagian dari struktur kurikulum nasional Indonesia, khususnya di jenjang SMA sederajat.
Ia menjelaskan, sejak Kurikulum 2006, dilanjutkan Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka, bahasa asing di luar bahasa Inggris telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan.
“Bahasa Inggris itu mata pelajaran wajib, sama seperti bahasa Indonesia, PPKN, pendidikan agama dan olahraga. Sedangkan bahasa asing lain sifatnya pilihan dan sudah ada dalam struktur kurikulum nasional Indonesia yang existing,” jelasnya.
Adapun bahasa asing yang selama ini telah diajarkan di sejumlah sekolah antara lain bahasa Jerman, Belanda, Prancis, Arab, Korea, Mandarin hingga Jepang.
Menurut Satriwan, keberadaan mata pelajaran tersebut menunjukkan bahwa gagasan pengajaran bahasa asing bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan Indonesia.
Pengalaman di Sekolah Jadi Bukti
Satriwan juga mencontohkan pengalaman pribadinya saat bersekolah di SMA negeri di Bogor pada awal 2000-an yang sudah mendapatkan pelajaran bahasa Jerman selain bahasa Inggris.
Ia menyebut praktik serupa juga ditemukan di berbagai sekolah lain.
“Di Jakarta misalnya ada SMA Negeri yang menggunakan bahasa Jerman, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Jepang. Di tempat saya mengajar sekarang juga menggunakan bahasa Jepang, sebelumnya bahasa Prancis,” paparnya.
Karena itu, P2G menilai pernyataan Presiden lebih merupakan ekspresi diplomatik yang selaras dengan hubungan antarnegara ketimbang pengumuman lahirnya mata pelajaran baru.
“Bukan hal yang baru yang disampaikan Pak Presiden, karena struktur kurikulum nasional Indonesia sudah sekitar 20 tahun memasukkan secara eksplisit mata pelajaran bahasa asing,” tandas Satriwan.
Di aisi lain, JawaPos.com sudah berupaya menghubungi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq untuk mengkomfirmasi pernyataan Prabowo. Namun hingga berita ini dimuat, belum ada balasan dari yang bersangkutan. (*)