Oleh: Endang Tirtana, pemerhati politik dan sosial

“Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat.” — Mohammad Hatta

Kalimat Bung Hatta itu terasa semakin dalam ketika kita memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebab, kemerdekaan tidak pernah dimaksudkan sebagai garis akhir.

Kemerdekaan adalah pintu yang dibuka para pendiri bangsa agar rakyat Indonesia dapat berdiri dengan martabatnya sendiri, hidup lebih sejahtera, memperoleh kesempatan yang adil, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Karena itu, ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan sebuah bangsa mempertahankan kedaulatannya. Kemerdekaan juga harus terlihat dari kemampuan negara menyediakan pangan bagi rakyatnya, membuka lapangan pekerjaan, menghadirkan pendidikan yang layak, menyediakan layanan kesehatan, membangun industri, mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta memastikan negara hadir ketika rakyat membutuhkan.

Dalam konteks itulah, pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026 menjadi penting untuk dibaca sebagai laporan perjalanan sebuah pemerintahan sekaligus gambaran arah besar pembangunan Indonesia.

Setelah 21 bulan memimpin pemerintahan, Presiden Prabowo menunjukkan sejumlah capaian yang menandai perubahan arah kebijakan nasional. Pemerintah menyampaikan berbagai kebijakan transformatif, percepatan swasembada pangan, peningkatan investasi, pembangunan dan revitalisasi sekolah, perluasan layanan sosial, hingga pembenahan badan usaha milik negara.

Tentu saja, sebuah pemerintahan tidak boleh dinilai hanya dari banyaknya kebijakan yang dibuat. Kebijakan pada akhirnya harus diuji melalui hasil. Apakah produksi pangan meningkat? Apakah investasi menciptakan pekerjaan? Apakah sekolah menjadi lebih layak? Apakah industri nasional semakin kuat? Dan yang paling penting, apakah kehidupan rakyat bergerak menuju keadaan yang lebih baik?

Baca Juga: Konten Digital Jadi Jalan Baru Generasi Muda, Hidupkan Semangat Kemerdekaan

Kedaulatan Dimulai dari Pangan

Salah satu keberhasilan paling strategis pemerintahan Prabowo adalah percepatan agenda swasembada pangan. Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah juga mencatat cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 5 juta ton, sementara Nilai Tukar Petani mencapai 127,73 atau disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Capaian tersebut tidak berdiri sendiri.

Salah satu kebijakan yang memiliki dampak langsung kepada petani adalah penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini dibarengi dengan pembenahan tata kelola distribusi agar pupuk lebih mudah diakses petani. Di sinilah keberpihakan Presiden Prabowo terhadap sektor pangan menemukan bentuk konkretnya. Pangan bukan sekadar urusan pertanian. Pangan adalah urusan kedaulatan negara.

Dalam dunia yang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, kemampuan sebuah negara memberi makan rakyatnya sendiri merupakan bentuk kemerdekaan yang paling mendasar. Tidak ada kemerdekaan yang kokoh apabila kebutuhan pokok rakyat sepenuhnya bergantung pada negara lain.

Karena itu, keberhasilan swasembada pangan di era Prabowo patut ditempatkan sebagai salah satu tonggak penting pembangunan nasional. Bukan semata karena Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak pangan, melainkan karena negara sedang membangun fondasi agar Indonesia tidak mudah terguncang ketika dunia menghadapi krisis.

Namun, keberhasilan tersebut juga membawa tanggung jawab baru. Swasembada harus terus dijaga agar tidak berhenti sebagai angka produksi. Petani harus memperoleh harga yang adil. Biaya produksi harus semakin efisien. Regenerasi petani harus berjalan. Distribusi harus diperbaiki. Dan pada saat yang sama, harga pangan harus tetap terjangkau masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan Presiden Prabowo di sektor pangan bukanlah garis akhir. Ia adalah fondasi untuk membangun sistem pangan nasional yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Baca Juga: Momen Kemerdekaan, ASN Banyuwangi Berbagi Daftarkan 5000 Pekerja Informal BPJS Ketenagakerjaan

Ekonomi Tumbuh, Investasi Menciptakan Pekerjaan

Capaian pemerintahan Prabowo juga terlihat dari kemampuan menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pada semester I 2026, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Angka itu setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. 

Angka tersebut penting karena investasi bukan hanya tentang modal yang masuk ke Indonesia. Investasi harus menjadi mesin penciptaan pekerjaan, penggerak industri, pendorong hilirisasi, dan penguat ekonomi daerah. Di sinilah arah kebijakan Presiden Prabowo memiliki arti strategis. 

Indonesia tidak cukup menjadi tempat investasi datang, berproduksi, kemudian membawa keluar bahan mentah. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri, membangun industri nasional, meningkatkan kapasitas teknologi, dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Dengan kata lain, investasi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda kemandirian nasional. Pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh berhenti sebagai statistik makro. Angka pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, pendapatan yang lebih baik, usaha kecil yang berkembang, dan ekonomi lokal yang bergerak.

Inilah tantangan berikutnya dari keberhasilan ekonomi pemerintahan Prabowo, memastikan pertumbuhan tidak hanya terlihat di pusat-pusat ekonomi, tetapi terasa hingga ke desa, pasar, kawasan industri, sentra pertanian, pesisir, dan rumah tangga masyarakat. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang paling bermakna adalah pertumbuhan yang memiliki wajah manusia.

Baca Juga: Demo BEM UI Hari Ini: Pertanyakan Esensi Kemerdekaan di Tengah Krisis

Membangun Manusia, Membangun Masa Depan

Pembangunan bangsa pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang jalan, bendungan, industri atau investasi. Pembangunan adalah tentang manusia. Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo di bidang pendidikan memiliki posisi penting dalam agenda transformasi nasional.

Pemerintah pada 2026 menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Angka itu merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas sarana pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Gagasan ini penting. Kemiskinan tidak selalu diwariskan melalui pendapatan. Ia dapat diwariskan melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kesempatan. Karena itu, ketika negara membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, sesungguhnya negara sedang memutus satu mata rantai ketidakadilan.

Inilah wajah lain dari kemerdekaan. Seorang anak yang sebelumnya tidak memiliki banyak pilihan kini memiliki kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi. Seorang keluarga miskin mendapatkan peluang agar generasi berikutnya tidak mengulang kesulitan yang sama. Jika pembangunan sekolah adalah pembangunan fisik, maka pendidikan adalah pembangunan masa depan.

Baca Juga: KPK: 81 Tahun Kemerdekaan Harus Diisi dengan Integritas dan Perjuangan Melawan Korupsi

Membenahi Mesin Negara

Transformasi juga membutuhkan keberanian membenahi institusi negara. Dalam konteks itu, pembenahan BUMN menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Prabowo. BUMN tidak boleh hanya menjadi perusahaan milik negara yang terus dipertahankan keberadaannya tanpa memperhitungkan efisiensi, produktivitas, dan kontribusinya kepada masyarakat. 

BUMN harus menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat industri, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, membangun teknologi, dan memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Karena itu, langkah pemerintah melakukan penataan terhadap BUMN patut dilihat sebagai bagian dari upaya membangun korporasi negara yang lebih sehat dan efisien.

Keberanian melakukan perubahan menjadi penting karena birokrasi dan institusi yang terlalu gemuk pada akhirnya akan mengurangi kemampuan negara bergerak cepat. Di sinilah reformasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi.

Negara yang ingin bergerak cepat membutuhkan birokrasi yang sederhana, profesional, transparan dan akuntabel. Sebab kebijakan terbaik sekalipun dapat kehilangan makna apabila berhenti di meja birokrasi.

Baca Juga: Petani Muda Lampung Memaknai Kemerdekaan: Masih Berjuang Hidup Layak dari Sawah

Long March Menuju Indonesia Emas

Presiden Prabowo sendiri menempatkan pembangunan Indonesia sebagai sebuah long march. Pandangan tersebut penting karena pembangunan bangsa tidak boleh selalu dimulai dari titik nol setiap kali pemerintahan berganti. Apa yang sudah baik harus diteruskan. Apa yang belum efektif harus diperbaiki. Apa yang tidak lagi relevan harus ditinggalkan. Dan apa yang gagal harus berani dihentikan.

Setiap pemerintahan boleh membawa prioritas dan gaya kepemimpinannya sendiri. Tetapi tujuan akhirnya tetap sama, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat.

Dalam 21 bulan pertama, Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian untuk mengambil sejumlah keputusan strategis dan mengarahkan pemerintahan pada agenda kemandirian nasional. 

Kini tantangannya adalah memastikan seluruh capaian tersebut memiliki endurance—daya tahan yang cukup untuk menjadi perubahan jangka panjang. Sebab Indonesia Emas 2045 tidak dibangun hanya dengan satu periode pemerintahan. Ia dibangun melalui kesinambungan. Melalui keberanian, melalui kerja keras, dan melalui kesediaan setiap generasi untuk melanjutkan pekerjaan generasi sebelumnya.

Pada akhirnya, 81 tahun kemerdekaan Indonesia bukan hanya momentum untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Kemerdekaan adalah kemampuan sebuah bangsa untuk berdiri tegak, memberi makan rakyatnya, mendidik anak-anaknya, membuka kesempatan bagi warganya, mengelola kekayaan alamnya, dan menentukan masa depannya sendiri.

Sebagaimana pesan Bung Hatta, kemerdekaan hanyalah syarat. Tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Dan pekerjaan menuju tujuan itu—seperti sebuah long march—harus terus berjalan.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.