MENJELANG Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), perhatian warga Nahdliyin kembali tertuju pada arah organisasi dan sosok yang akan dipercaya memimpin jam'iyah terbesar ini.
Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus meneguhkan kembali semangat khidmah kepada umat. Namun, di tengah dinamika menuju Muktamar NU, muncul pula keresahan mengenai kerasnya perebutan pengaruh dan jabatan.
Berbagai dugaan praktik transaksional dalam proses mencari dukungan tentu harus dibuktikan secara objektif. Jangan sampai isu berubah menjadi fitnah atau tuduhan tanpa dasar. Tetapi, jika isu tersebut terus menjadi pembicaraan di tengah warga NU, ada satu pertanyaan penting yang layak direnungkan bersama: apakah kita sedang mencari penghidupan di NU, atau benar-benar sedang berusaha menghidupkan NU?
Muktamar NU Bukan Sekadar Perebutan Jabatan
Muktamar NU bukan hanya tentang siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU atau siapa yang dipercaya menjadi Rais Aam. Muktamar adalah momentum menentukan arah perjalanan organisasi. Di dalamnya terdapat amanah para ulama, pesantren, santri, badan otonom, lembaga pendidikan, lembaga sosial, kader, serta jutaan warga Nahdliyin.
Karena itu, ukuran seorang calon pemimpin NU seharusnya tidak berhenti pada banyaknya dukungan. Lebih dari itu, harus dilihat keilmuan, integritas, kapasitas, ketulusan, rekam jejak pengabdian, dan kesediaannya menjaga amanah.
Perbedaan pilihan adalah hal biasa. Adu gagasan juga bagian dari dinamika organisasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika kontestasi berubah menjadi perebutan kepentingan. Apalagi jika muncul persepsi bahwa dukungan dapat diperoleh melalui uang, fasilitas atau transaksi tertentu. Jika memang ada dugaan seperti itu, mekanisme organisasi harus mampu memeriksanya secara adil. Jika terbukti, harus ada tindakan sesuai aturan. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan.
Menjaga marwah NU bukan berarti menutup persoalan. Sebaliknya, keberanian meluruskan persoalan adalah bagian dari menjaga marwah organisasi. Ada pertanyaan sederhana yang seharusnya diajukan kepada siapa pun yang ingin memimpin NU, mengapa ingin menjadi pemimpin NU?
Apakah karena ingin mengabdi kepada umat atau karena jabatan memberikan akses, pengaruh, fasilitas dan keuntungan tertentu?
Pertanyaan ini penting karena jabatan di NU bukan hadiah. Jabatan adalah amanah. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada umat dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.
Baca Juga: Pemkab Jombang Bersih-Bersih Kali Jombang Kulon Jelang Muktamar NU 2026 di Tambakberas
Dalam berbagai kesempatan, pesan yang dinisbatkan kepada Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy'ari kerap dikutip:
“Siapa yang mengurus NU, saya anggap santriku.”
Pesan tersebut mengandung makna mendalam. Mengurus NU seharusnya dipandang sebagai khidmah, bukan kendaraan untuk mengejar keuntungan pribadi.
Inilah yang semestinya menjadi cermin menjelang Muktamar NU. Jangan Sampai Banyak yang Mencari Penghidupan di NU
Ada kalimat yang terasa keras, tetapi penting untuk direnungkan, “Jangan sampai banyak orang mencari penghidupan di NU, tetapi semakin sedikit yang berpikir bagaimana menghidupkan NU.”
Kalimat ini tentu tidak boleh diarahkan kepada seluruh pengurus NU. Masih banyak kiai, pengasuh pesantren, pengurus, kader dan warga Nahdliyin yang bekerja tanpa pamrih. Mereka menghidupkan madrasah, mengurus pesantren, membangun lembaga sosial, mendampingi masyarakat, membina generasi muda dan menggerakkan kegiatan NU dengan tenaga bahkan biaya sendiri.
Mereka mungkin tidak memiliki jabatan tinggi. Mereka mungkin tidak berada di panggung utama. Tetapi justru merekalah yang menjaga NU tetap hidup dari akar rumput.
Di sinilah nasihat Nyai Hj. Machfudhoh Aly Ubaid menjadi relevan. Dalam sebuah kesempatan ketika penulis sowan bersama PRNU Cipayung, Depok, beliau mengingatkan pentingnya merawat dan membesarkan ranting NU.
"Ranting bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ranting menjadi salah satu ujung tombak yang merawat hubungan NU dengan warga," kata bu Nyai Machfudhoh yang merupakan putri KH. Wahab Hasbullah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama.
Pesannya sederhana tetapi kuat: khidmah yang sesungguhnya bukan hanya terlihat di tingkat pusat, tetapi juga hadir di tengah masyarakat.
Baca Juga: Panitia Rilis Denah Muktamar NU 2026 di Jombang, Lapangan Tambakberas Jadi Lokasi Pembukaan
Bagaimana Jika Mbah Hasyim Melihat NU Hari Ini?
Kita tentu tidak boleh berbicara atas nama KH Hasyim Asy'ari. Namun, kita bisa bercermin dari warisan pemikiran dan keteladanannya.
KH Hasyim Asy'ari sangat menekankan pentingnya ilmu dan adab. Dalam Adab al-'Alim wa al-Muta'allim, beliau menjelaskan pentingnya etika dalam hubungan guru, murid dan ilmu. Karena itu, dinamika Muktamar NU seharusnya tidak hanya dinilai dari siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar, apakah cara kita berkompetisi masih mencerminkan adab yang diwariskan para ulama pendiri NU?
Jika kontestasi dipenuhi ambisi, saling menjatuhkan, kepentingan kelompok dan dugaan transaksi dukungan, maka persoalannya bukan hanya soal aturan organisasi. Persoalannya menyentuh ruh NU itu sendiri.
NU lahir dari tradisi pesantren, keilmuan, sanad, adab, persaudaraan dan khidmah. Jangan sampai semua itu terkikis hanya karena perebutan jabatan yang sifatnya sementara.
AHWA Harus Dijaga dari Kepentingan
Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memiliki posisi penting dalam proses kepemimpinan NU. Karena itu, mereka yang dipercaya menjalankan amanah tersebut harus mendapatkan ruang untuk menentukan pilihan secara independen berdasarkan ilmu, pertimbangan dan kemaslahatan NU.
Jika muncul dugaan upaya memengaruhi AHWA dengan materi atau kepentingan tertentu, persoalan tersebut tidak semestinya diselesaikan dengan saling tuduh.
Harus ada mekanisme klarifikasi yang transparan, adil dan sesuai aturan organisasi. Sebab jika praktik transaksional benar-benar terjadi, persoalannya bukan sekadar soal uang.
Yang lebih berbahaya adalah lahirnya kepemimpinan dengan mental transaksional. Ketika jabatan diperoleh dengan modal tertentu, muncul risiko bahwa jabatan tersebut kemudian dipandang sebagai sesuatu yang harus “dikembalikan modalnya”.
Jika itu terjadi, kepentingan umat dapat tergeser oleh kepentingan kelompok. Pengabdian bisa berubah menjadi perhitungan.
Baca Juga: Polres Jombang Larang Sound Horeg dan Karnaval Agustusan Selama Muktamar NU 2026
Di NU tidak kekurangan orang pintar, bahkan NU memiliki ribuan kiai, akademisi, santri, profesional, pengusaha, aktivis dan generasi muda dengan kemampuan luar biasa.
Tetapi NU membutuhkan lebih dari sekadar orang pintar, NU membutuhkan orang yang mau mengabdi.
Orang yang ketika mendapatkan jabatan tidak bertanya, “Apa yang bisa saya dapatkan dari NU?” akan tetapi bertanya “Apa yang bisa saya berikan untuk NU dan umat?”
Di situlah perbedaan antara mengejar posisi dan menerima amanah. Orang yang benar-benar mencari amanah akan tetap mengabdi meski namanya tidak tercantum dalam struktur.
Pendiri NU Tidak Mewariskan Kursi
Para pendiri NU tidak mewariskan kursi kekuasaan, melainkan mewariskan perjuangan. Mereka membangun pesantren, mendidik santri, mengajarkan ilmu, membangun masyarakat, menjaga tradisi Islam dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Jabatan akan berakhir, Muktamar akan selesai dan pengurus akan berganti tetapi NU harus tetap hidup.
Maka calon pemimpin NU seharusnya memikirkan apa yang akan ditinggalkan setelah masa kepemimpinannya selesai. Apakah pesantren semakin kuat? Apakah madrasah semakin maju? Apakah kaderisasi semakin baik? Apakah ekonomi warga Nahdliyin semakin kuat? Apakah generasi muda semakin dekat dengan NU?
Atau justru yang diwariskan adalah konflik, utang kepentingan, dan kelompok-kelompok yang saling berhadapan?
Muktamar NU harus menjadi momentum memperkuat persatuan. Jangan sampai setelah Muktamar lahir kelompok yang merasa menang dan kelompok yang merasa dikalahkan.
Siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin NU harus memahami bahwa dirinya bukan pemilik NU. NU bukan milik Ketua Umum, bukan milik Rais Aam dan bukan milik pengurus pusat.
Kembali kepada Ruh Khidmah
Menjelang Muktamar NU, mungkin sudah waktunya semua pihak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk perebutan pengaruh.
Kembali kepada pesantren, kembali kepada para kiai, kembali kepada kitab, kembali kepada adab dan yang paling penting, kembali kepada niat. NU tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar menang dalam pemilihan tapi membutuhkan pemimpin yang menang dalam menjaga amanah.
Muktamar harus menjadi momentum mengembalikan ruh NU sebagai jam'iyah yang mengutamakan ilmu, adab, persaudaraan dan kemaslahatan umat.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar menjelang Muktamar NU bukan hanya siapa yang menjadi Ketua Umum atau siapa yang memperoleh dukungan terbanyak.
Pertanyaannya jauh lebih besar adalah NU seperti apa yang ingin diwariskan kepada anak cucu, apakah NU yang besar secara struktur tetapi rapuh secara moral, atau NU yang tetap kuat dalam tradisi keilmuan, luas dalam pengabdian, kokoh dalam persaudaraan dan tulus dalam khidmah?
Pesan para pendiri NU tentang pentingnya mengurus jam'iyah jangan berhenti sebagai kutipan. Jadikan ia sebagai cermin, sebab NU tidak akan pernah kekurangan orang yang ingin menjadi pengurus.
Yang dibutuhkan NU adalah lebih banyak orang yang benar-benar mau mengurus umat. Jangan hanya bertanya apa yang bisa diberikan NU kepada kita.
Mari bertanya sebaliknya Apa yang sudah kita berikan untuk NU? Dan pertanyaan paling penting adalah Apakah kita sedang mencari penghidupan di NU, atau benar-benar sedang menghidupkan NU? Wallahu a'lam bishawab.