JawaPos.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi dampak program prioritas pemerintah.
Dua program yang kerap menjadi sorotan, yaitu, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua program tersebut menyerap anggaran besar dan memiliki jangkauan luas. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai, banyaknya penerima manfaat, maupun anggaran yang telah terserap.
Untuk itu, pemerintah perlu membuktikan sejauh mana program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Pada program Kopdes Merah Putih, tercatat pembangunan infrastruktur terus dipercepat. Adapun, berdasarkan data pemerintah tercatat pembangunan fisik sebanyak 28.402 unit telah selesai, tetapi koperasi yang mulai beroperasi baru sekitar 10.070 unit dari target sebanyak 35.000 unit pada akhir 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian infrastruktur belum otomatis menjamin kesiapan usaha. Ketersediaan barang, pengelola, sarana operasional, dan kemitraan menjadi faktor penting agar koperasi mampu menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan.
Berdasarkan dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026, transaksi Kopdes Merah Putih sepanjang 2026 tercatat mencapai 85.427 transaksi dengan nilai Rp 208,64 miliar.
Selain itu, beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi produk dengan nilai transaksi tertinggi sebesar Rp 92,98 miliar, disusul minyak goreng senilai Rp 47,07 miliar.
Meski demikian, capaian transaksi tersebut perlu diikuti penguatan kemandirian usaha dan keterlibatan anggota koperasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat desa, termasuk produsen dan pelaku usaha lokal.
Ekonom INDEF, M. Rizal Taufikurrahman, menilai keberhasilan program prioritas pemerintah tidak semestinya hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terserap dan proyek yang dibangun. "Keberhasilan program harus dibuktikan melalui perbaikan kemandirian usaha koperasi, bukan sekadar penyerapan anggaran," kata Rizal kepada JawaPos.com, Senin (19/10).
Anggaran Besar, Dampak Harus Terukur
Tantangan serupa juga terlihat pada program MBG yang telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), program tersebut menjangkau 56,99 juta penerima per 31 Agustus 2026.
Adapun, realisasi anggarannya mencapai Rp 139,77 triliun hingga 16 September 2026, atau 63,89 persen dari pagu Rp 218,77 triliun.
Besarnya anggaran dan cakupan penerima tersebut belum dengan sendirinya membuktikan keberhasilan MBG dalam memperbaiki status gizi anak.
Untuk itu, evaluasi perlu dilakukan melalui indikator kesehatan yang terukur, termasuk perkembangan angka stunting dari waktu ke waktu.
Dokter spesialis anak subspesialis endokrinologi, Aman Bhakti Pulungan, mengatakan dampak intervensi gizi terhadap stunting harus dinilai melalui pemantauan berkala, baik secara nasional maupun di daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
"Filosofinya bagus ya. Iya. Tapi kalau menurunkan stunting, tunggu dulu, tunggu dulu," ujarnya.
Sementara itu, peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, menilai efektivitas MBG belum terbukti dari sisi perbaikan gizi anak.
Menurut dia, pemerintah perlu membuka data penggunaan anggaran, penerima manfaat, lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta jumlah makanan yang disalurkan agar dapat diawasi publik.
Dia juga menekankan pentingnya mengukur dampak ekonomi MBG terhadap UMKM, petani kecil, dan pemasok pangan lokal.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dilihat dari makanan yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha masyarakat.
Selain persoalan efektivitas, keamanan pangan masih menjadi pekerjaan rumah. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan terkait MBG mencapai 43.838 orang sejak program berjalan pada 2025 hingga Agustus 2026.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perluasan jangkauan program harus diikuti pengawasan kualitas makanan, distribusi, dan pertanggungjawaban penyelenggara.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya tidak hanya menyangkut seberapa cepat program prioritas dijalankan, tetapi juga seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat.
Kopdes Merah Putih perlu membuktikan kemampuannya menjadi penggerak ekonomi desa melalui usaha yang sehat dan mandiri. Sementara itu, MBG harus menunjukkan hasil terukur dalam pemenuhan gizi, keamanan pangan, serta pemerataan manfaat ekonomi.
Tanpa evaluasi berbasis hasil, besarnya anggaran dan luasnya jangkauan program berisiko hanya menjadi capaian administratif, bukan bukti peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)