JawaPos.com - Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian penting dari kebebasan masyarakat. Seseorang sulit menentukan masa depannya sendiri jika kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar belum terpenuhi.
“Ketika setiap kehadiran negara dianggap ancaman yang tersisa adalah negara yang hanya hadir di atas kertas,” tulis Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko pada Senin (19/10).
Budiman menilai pemikiran sosial-liberal memiliki peran penting dalam mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus diawasi dan demokrasi membutuhkan kritik. Akan tetapi, kehadiran negara dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat tidak semestinya selalu dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan.
Sebagai contoh, seorang anak dari keluarga miskin di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dia sebelumnya menggembalakan kambing milik orang lain. Setelah masuk Sekolah Rakyat (SR), anak itu memperoleh tempat tinggal, makanan tiga kali sehari, dan pendidikan.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Dasar Warga, Kementerian PU Pulihkan Layanan Air Minum Pasca Banjir Padang
Contoh lain terdapat di Desa Bergas, Kabupaten Semarang. Sebelumnya, anak-anak harus menuruni lembah sungai untuk mencapai sekolah dengan risiko keselamatan ketika musim hujan. Kehadiran jembatan gantung membuat akses mereka menuju sekolah menjadi lebih aman.
Bagi Budiman layanan dasar seperti pendidikan, pangan, dan kesehatan tidak menentukan pilihan hidup seseorang, tetapi memperluas kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Dalam kerangka BP Taskin, kata dia, pengentasan kemiskinan dibagi menjadi tiga tahap. Yaitu, miskin, graduasi, dan mandiri. Tahap pertama berfokus pada perlindungan keluarga rentan melalui bantuan pangan dan instrumen kesejahteraan. Tahap graduasi menekankan pemenuhan layanan dasar dan peningkatan kapasitas. Sementara itu, tahap mandiri diarahkan pada kepemilikan aset dan akses ekonomi agar keluarga tidak terus bergantung pada bantuan.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, dan pendidikan berkualitas merupakan upaya memperluas kemampuan masyarakat.
Kemiskinan dapat diwariskan antargenerasi ketika keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan mempersempit pilihan hidup seseorang. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan. Pengentasan kemiskinan harus memperbesar kemampuan masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Baca Juga: Dua Kecamatan di Padang Diterjang Banjir, Keselamatan Warga dan Kebutuhan Dasar jadi Prioritas
Meski demikian, mantan politikus PDIP itu mengakui pelaksanaan program pemerintah masih menghadapi persoalan, termasuk masalah pada sejumlah dapur MBG dan kesalahan penargetan penerima bantuan. Penguatan data tunggal, pengawasan, dan keterbukaan diperlukan agar program berjalan lebih tepat sasaran.
Menurut Budiman, tantangan pemerintah bukan sekadar menentukan apakah negara harus hadir, melainkan memastikan kehadirannya mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memperluas kesempatan masyarakat.
Ukuran keberhasilan pengentasan kemiskinan bukan semata-mata jumlah penerima bantuan, melainkan jumlah keluarga yang akhirnya mampu hidup mandiri. Kebebasan tidak hanya berarti hak untuk berbicara, memilih, dan mengkritik.
Kebebasan juga berarti memiliki kemampuan nyata untuk menentukan pendidikan, pekerjaan, dan masa depan tanpa keterbatasan akibat kemiskinan sejak lahir.