JawaPos.com - Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menilai ada ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebab, sejumlah daerah yang mengalami kebakaran hingga ribuan hektare justru tidak mendapat bantuan meski menghadapi dampak yang lebih parah.

"Justru kondisi mereka jauh lebih parah dari Kabupaten Balangan dan mereka berada di wilayah ring satu. Seperti Kabupaten Banjar dan Barito Kuala yang sudah menaikkan status tanggap darurat," kata Rahmi seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Grup), Jumat (16/10).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyalurkan Banpres senilai total Rp 100 miliar untuk penanganan karhutla di Kalsel. Namun, bantuan tersebut hanya diterima lima kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Baca Juga: Hadapi Asap Karhutla, Anak Batuk Tiap Hari dan Terisolasi di Rumah

Lima daerah penerima bantuan itu yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan (HSS), masing-masing Rp 10 miliar; Kabupaten Tapin dan Kota Banjarbaru, masing-masing Rp 15 miliar; serta Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 20 miliar. Sementara itu, Pemprov Kalsel memperoleh Rp 30 miliar.

Sejumlah daerah lain yang juga terdampak karhutla tidak mendapatkan alokasi bantuan tersebut. Di antaranya Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala (Batola), Kotabaru, Hulu Sungai Utara (HSU), Tabalong, serta Kota Banjarmasin.

Rahmi mengungkapkan, tidak adanya bantuan Banpres berdampak pada operasional satuan tugas (satgas) karhutla di lapangan. Terlebih, Pemkab Balangan saat ini juga menghadapi keterbatasan anggaran.

"Tentu sangat berdampak sekali, karena selain tidak ada kucuran dana bantuan ini, kita saat ini juga mengalami defisit anggaran," tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional penanganan karhutla, BPBD Balangan masih berupaya mengoptimalkan anggaran murni yang tersedia. Jika dana tersebut tidak mencukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) akan disesuaikan dengan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Untuk dana operasional, saat ini kita masih mencoba mengoptimalkan anggaran murni. Namun apabila terpaksa harus menggunakan dana BTT, tentu nanti akan disesuaikan dengan kebijakan TAPD pemerintah daerah," imbuhnya.

Di daerah lain, persoalan penyaluran Banpres juga menjadi sorotan. Sekda Kabupaten Banjar Yudi Andrea mengatakan, luas lahan karhutla yang telah diverifikasi di wilayahnya mencapai lebih dari 6.000 hektare. Namun, data luas kebakaran yang menjadi acuan bantuan disebut hanya sekitar 2.000 hektare.

"Kita tidak tahu bagaimana dan kenapa data luas karhutla di tempat kita hanya dianggap dua ribu hektare. Padahal, data dari BPBD Kalsel sendiri sudah menembus 6.000 hektare," ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Batola Mirwan Siregar juga mengaku belum mendapat penjelasan mengenai alasan daerahnya tidak menerima bantuan. Padahal, wilayah tersebut sempat mencatat kualitas udara dalam kategori berbahaya.

"Kami sudah mengonfirmasi apa alasannya Batola tidak dapat, termasuk indikatornya. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Malah kami dipingpong," ungkap Mirwan.

Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara di Batola sempat berada pada kategori berbahaya. Pada Senin (12/10) pukul 09.00 Wita, parameter PM10 di wilayah tersebut tercatat mencapai 5.987.

"ISPU kita ranking satu se-Indonesia, paling buruk, paling tinggi," keluhnya.

Sementara itu, pemerintah daerah yang tidak menerima Banpres tetap mengupayakan penanganan karhutla melalui anggaran yang tersedia. Sekda Kotabaru Eka Saprudin mengatakan, pihaknya mengoptimalkan anggaran BPBD, Satpol PP, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, termasuk berkoordinasi dengan perusahaan untuk membantu pemadaman di wilayah sekitar aktivitas mereka.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD HSU Parnami juga menyatakan penanganan karhutla tetap berjalan dengan mengandalkan APBD tahun berjalan dan memperkuat sinergi lintas sektor.

Berbeda dengan daerah lainnya, Kepala Pelaksana BPBD Tabalong Haris Fachrozi menilai tidak adanya bantuan bisa menjadi indikasi penanganan karhutla di wilayahnya berjalan baik.

"Saya menilai positif saja. Berarti penanganan karhutla baik, terkendali dan aman. Koordinasi, sinergi dan kolaborasi kami dengan relawan serta aparat terkait juga baik," ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin Husni Thamrin juga memilih berpikir positif. Menurut dia, kondisi kebakaran di wilayah perkotaan yang masih dapat ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan.

"Kita berpikir positif saja. Mungkin penanganan di tempat kita tidak separah daerah lain yang lebih membutuhkan," tuturnya.