JawaPos.com - Analisis Drone Emprit mengungkapkan sentimen negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup tinggi, mencapai 76,6 persen.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, analisa tersebut dilakukan pada periode 13 Agustus hingga 14 September 2026.

Kasus keracunan yang muncul berulang menjadi pemicu utama lonjakan percakapan publik.

"Secara keseluruhan kami menangkap sekitar 233 ribu mentions," kata Ismail melalui cuitannya di platform X, dikutip Senin (21/9).

Baca Juga: Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

Ismail menjabarkan, pemberitaan media online memuncak pada 3 September ketika kasus keracunan dilaporkan terjadi.

Antara lain di Sidoarjo, Rembang, Tana Toraja, Jombang, dan Agam. Sehari kemudian percakapan di X mencapai puncaknya.

Sementara itu, kanal TikTok menjadi mesin amplifikasi yang sangat kuat dengan sekitar 219,5 juta engagement.

"Dari data tersebut terlihat bahwa kasus keracunan telah berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap MBG," kata dia.

Secara keseluruhan, sentimen negatif terhadap MBG mencapai 76,6 persen, sedangkan sentimen positif berada di angka 11,8 persen.

Baca Juga: Viral Siswa Temukan Belatung di Menu MBG di Pati, Netizen Ikut Mual

Di platform X, proporsi sentimen negatif bahkan lebih tinggi lagi, mencapai 89 persen.

Emosi yang paling banyak muncul dalam percakapan publik adalah kemarahan atau anger sebesar 36 persen, disusul fear sebesar 16 persen.

"Kritiknya tidak berhenti pada persoalan SOP, higienitas dapur atau distribusi. Sebagian publik mulai mempertanyakan hal yang lebih fundamental: besarnya anggaran, prioritas kebijakan, model katering massal, makanan yang terbuang, hingga siapa yang paling mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini," jelas Ismail.

Percakapan Positif soal Manfaat MBG 

Di sisi lain, lanjut Ismail, masih terdapat percakapan positif yang melihat MBG bermanfaat bagi pemenuhan gizi anak, terutama di daerah pelosok, serta bagi petani dan UMKM lokal.

Lebih lanjut, Drone Emprit juga menangkap satu fenomena yang menarik sebagai indikator perubahan persepsi publik.

Baca Juga: Usai Sindir Korban Keracunan MBG di Karo, Pegawai SPPG di Bantul Dipecat

Di mana, MBG mulai masuk ke dalam budaya meme, satire dan bahasa sehari-hari warganet.

Misalnya, akronim MBG dipelesetkan, sementara nama “Prabowo” dan “Gibran” ikut digunakan dalam percakapan sebagai kata ganti atau slang untuk menyindir nasib buruk maupun kondisi ekonomi yang sulit.

"Humor, meme dan sarkasme akhirnya menjadi medium untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Ini penting diperhatikan karena percakapan tentang sebuah kebijakan tidak lagi hanya berlangsung melalui argumen serius, tetapi juga melalui simbol dan humor yang sangat mudah menyebar lintas platform," jelasnya.

Dalam data Drone Emprit, kasus keracunan sendiri mengalami difusi dari X, kemudian dikemas ulang dalam format visual dan diperkuat melalui TikTok serta Instagram.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah telah memberikan sejumlah respons atas beragam kasus keracunan MBG.

Baca Juga: Verifikasi Informasi MBG di Media Sosial Kini Didominasi Akun AI

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban. 

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengumpulkan tim ahli RSCM untuk merespons persoalan tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut sekitar 80–90 persen kasus keracunan berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap SOP.

Presiden Prabowo Subianto pada saat yang sama menekankan besarnya jangkauan manfaat program MBG.

Menurut pernyataannya, jumlah penerima manfaat program tersebut telah mencapai lebih dari 62 juta orang.

Baca Juga: BGN Bakal Siapkan Aplikasi Semacam Ojol, Kepala Sekolah Bisa Beri Rating ke Dapur MBG

Menurut Ismail, tantangan MBG kini tidak hanya berkaitan dengan penghentian kasus keracunan dan pembenahan pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjawab kritik mengenai desain dan prioritas kebijakan.

"Ketika sebuah program sudah menjadi bahan meme dan satire secara luas, komunikasi saja tidak cukup. Yang menentukan perubahan opini publik berikutnya adalah apakah publik melihat perbaikan yang nyata, transparan, terukur, dan dapat diverifikasi," pungkasnya.