JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menekankan 5 arahan strategis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Semua dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi di Banjarbaru pada Kamis (10/9).
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa percepatan dalam penanganan karhutla di Kalsel harus dilakukan. Untuk itu, pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Darat memaksimalkan kekuatan pemadaman api. Arahan strategis dari Suharyanto terdiri atas:
Pertama, penguatan dan penebalan porsi personel Satgas Darat di lapangan. Jenderal bintang tiga TNI AD itu menyampaikan bahwa kunci utama penuntasan karhutla berada pada Satgas Darat. Yakni petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
Baca Juga: Waspada! Kamboja, Malaysia, Hingga Arab Saudi Masih Rentan Kasus PMI Ilegal dan TPPO
”Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal,” kata dia.
Karena itu, Suharyanto menilai langkah itu sangat penting. Apalagi bila merujuk data total 27 titik kebakaran yang ditemukan pada Rabu (9/9). Dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare, capaian pemadaman oleh Satgas Darat baru sekitar 18,612 hektar. Angka tersebut di luar pemadaman alami sekitar 4,27 hektare.
Sementara itu, lanjut dia, Satgas Udara berhasil memadamkan 32 hektar di luar pemadaman alami mencapai 41 hektar. Kedua, lanjutnya, percepatan mobilisasi sarana dan prasarana dengan melarang keras penumpukan peralatan pemadam kebakaran di dalam gudang.
Suharyanto meminta seluruh armada tangki air, mesin pompa, dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berasal dari kementerian terkait segera dikeluarkan dan difungsikan di lokasi terdampak. Dia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh kelancaran operasional petugas di lapangan.
”Saya minta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD provinsi maupun kabupaten dan kota. Keluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan,” pintantya.
Baca Juga: Yaqut Qoumas Pertanyakan Pertemuan Bos Maktour dengan Prabowo di Paris
Ketiga, fokus pada penataan dan standardisasi publikasi data karhutla melalui pemisahan data hotspot (titik panas satelit) dan firespot (titik kebakaran nyata). Berdasar hasil pemantauan satelit Sipongi Kemenhut pada 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalsel mencapai 8.019,63 hektar.
BNPB mengimbau seluruh pihak agar mengacu pada data firespot berkategori high confidence hasil verifikasi lapangan untuk dipublikasikan. Langkah itu penting untuk menyajikan informasi yang presisi kepada publik. Sebab, data satelit umum yang merekam aktivitas panas non-karhutla kerap memicu kepanikan tidak perlu.
Keempat, Suharyanto menyoroti penanganan teknis pada ekosistem lahan gambut di Kalsel yang membutuhkan pengawasan dan penanganan khusus jangka panjang. Dari total 132,062 hektare firespot harian yang ditemukan, tim gabungan telah memadamkan sekitar 95,882 hektare.
Data itu mengacu pada kombinasi keberhasilan pemadaman oleh Satgas Darat, Satgas Udara, dan pemadaman alami. Sementara sisa kurang lebih 36,18 hektar masih dalam proses penanganan intensif. Dia juga menegaskan bahwa pemadaman di kawasan gambut tidak boleh berhenti pada permukaan saja.
”Meskipun secara data nasional luas karhutla tahun ini belum sebesar El Nino 2015 atau 2023, perhatian bapak presiden dan pemerintah pusat sangat luar biasa. Dukungan alutsista dari Kemhan dan Mabes TNI terus mengalir, sehingga kesiapan kita di lapangan harus betul-betul optimal,” ujarnya.
Baca Juga: George Russell Tak Terpengaruh Cemoohan Tifosi Usai Raih Podium Kedua pada F1 Monza Italia 2026
Kelima, dia mewajibkan seluruh jajaran BPBD hingga tingkat kabupaten dan kota memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga ke tingkat tapak. Pemetaan prioritas penanganan karhutla di Kalsel saat ini tersebar di 8 wilayah kabupaten dan kota.
Yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Laut. Dia menekankan pentingnya penguasaan rincian data harian ini oleh tiap jajaran BPBD lokal.
”Saya harap di tiap tingkat Kabupaten dan Kota juga seperti itu, rincian data harus siap dan dikuasai. Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul-betul terlaksana dengan baik," pungkasnya.