JawaPos.com - Anggaran penanggulangan bencana mendapat sorotan di tengah terjadinya persitiwa alam baru-baru ini. Mulai dari erupsi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, dan sebagainya.
Sangat kontras dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai triliunan rupiah namun tidak jarang terjadi kasus keracunan dan bahkan ada yang dikorupsi.
Merujuk tahun anggaran 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mendapat Rp 491 miliar. Sementara MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) Rp 229 triliun. Sebelumnya lebih prestisius lagi, yakni Rp 335 triliun.
Sangat jauh terpaut anggaran kedua lembaga itu, meskipun sama-sama ada korban. Di MBG ada keracunan makanan, di erupsi gunung berapi masyarakat berpotensi keracunan akibat menghirup udara yang terkontaminasi erupsi.
Baca Juga: PJJ Imbas Erupsi Anak Krakatau, BGN Hentikan Sementara Operasional MBG di Wilayah Terdampak
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah tidak menjadikan kebencanaan sebagai suatu yang penting.
Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya menyasar MBG, tapi juga program pemerintah lainnya tanpa menghilangkan pelaksanaannya.
"Kalau membandingkan dengan MBG, angkanya (MBG) lebih besar dari BNPB yang cuma dapat Rp 400 miliar," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (6/9).
Sebagaimana diketahui, beberapa pekan lalu terjadi kasus keracunan di sekolah dan pondok pesantren yang dialami oleh siswa dan santri. Mereka keracunan akibat mengonsumsi MBG. Bahkan ada yang meninggal dunia dan dirawat intensif di rumah sakit. Padahal MBG merupakan program prioritas Prabowo dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang mengerahkan ribuan dapur MBG.
Besarnya anggaran MBG berdampak pada efisiensi anggaran di lembaga dan kementerian. Salah satunya anggaran BNBP cuma Rp 491 miliar. Namun, di tahun ini terjadi beberapa bencana alam yang memiliki dampak sangat luas. Mulai dari karhutla, gunung berapi erupsi, gempa bumi, dan lain sebagainya.
Trubus menyebut pemerintah dapat melihat anggaran pada program prioritas lainnya untuk dilakukan efisiensi. Langkah itu tidak harus berarti menghentikan program, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar kebutuhan yang lebih mendesak tetap dapat ditangani.
Baca Juga: Mendagri Izinkan ASN di Daerah Terdampak Erupsi Anak Krakatau WFH hingga 100 Persen
"Mungkin yang perlu di ini dilakukan itu semua anggaran-anggaran yang berkaitan program prioritas itu diefisiensikan saja gitu. Tapi programnya tetap jalan," tegasnya.
Ia menekankan, penanganan bencana semestinya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Negara tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan penanggulangan bencana seorang diri, karena cakupan persoalan kebencanaan sangat luas.
Trubus menegaskan, kebutuhan anggaran kebencanaan tidak berhenti ketika sebuah bencana selesai terjadi. Pemerintah harus menyiapkan anggaran sejak tahap sebelum bencana, ketika bencana berlangsung, hingga proses pemulihan setelah bencana.
Persoalan kebencanaan memiliki tantangan jangka panjang. Pemindahan masyarakat dari wilayah yang terdampak bencana, tidak otomatis menghilangkan risiko, karena lokasi baru juga dapat memiliki potensi bencana.
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengambil peran secara bersama-sama dalam penanggulangan bencana. Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota juga memiliki sumber anggaran yang dapat diarahkan untuk mendukung penanganan bencana sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Indonesia tidak mungkin hanya memusatkan seluruh sumber daya negara untuk menangani bencana. Pembangunan dan pelayanan publik lainnya tetap harus berjalan sehingga diperlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sebagai contoh, pengalaman penanganan bencana di sejumlah daerah. Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan belum tentu menjamin persoalan kebencanaan dapat diselesaikan secara permanen, karena ancaman bencana dapat kembali terjadi dan sejumlah program relokasi maupun pembangunan hunian terkadang tidak dimanfaatkan secara optimal.
Trubus berpandangan bahwa fokus utama pemerintah dalam penanganan bencana harus memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap korban. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebencanaan yang dinilai masih menyisakan persoalan mengenai parameter penetapan bencana nasional.
"Ya mungkin yang penting, paling penting itu ya saya setuju dengan putusan MK. Yang penting itu adalah jumlah korbannya saja yang ditangani, korbannya saja gitu loh. Kalau yang lain-lain memang agak rumit, seperti cakupan wilayah, terus infrastruktur gitu," urainya.
Baca Juga: Penutupan 7 Bandara Diperpanjang Imbas Erupsi Anak Krakatau, Kemenhub Imbau Cek Jadwal
Ia mengingatkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah harus tetap dipertahankan agar pemerintah daerah tidak kehilangan peran ketika terjadi bencana besar. Trubus juga menilai komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif.
"Kan itu, karena setiap bencana berat ini pun banyak kepala daerah pada plesiran, pada jalan-jalan ke mana. Waktu Aceh, Aceh kena bencana kan bupatinya ada yang jalan-jalan, ada yang umrah lah, ada yang ke mana, kan tidak mengurusi daerahnya," pungkasnya. Aceh pada 2025 mengalami bencana banjir bandang, longsor.