JawaPos.com - Pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Peningkatan jumlah titik panas atau hotspot di dua provinsi tersebut terjadi setelah sebelumnya menunjukkan tren penurunan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengatakan, kondisi terbaru itu membuat Kalbar dan Kalteng kembali menjadi wilayah yang mendapat prioritas utama dalam penanganan karhutla secara nasional.
“Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” kata Raja Juli Antoni, usai peninjauan karhutla di Jambi, Rabu (2/9).
Baca Juga: Pesona Pantai Klayar Pacitan, Tempat Seruling Samudra Berbunyi di Balik Tebing Karang Mirip Sphinx
Dalam merespons peningkatan tersebut, Menhut Raja Juli bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan bertolak ke Pontianak. Keduanya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait guna mengevaluasi kondisi sekaligus menyusun langkah mitigasi lanjutan.
Pertemuan tersebut akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kalbar, termasuk Gubernur, Kapolda, serta Pangdam. Pemerintah ingin memastikan seluruh unsur kembali memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi meluasnya karhutla.
“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” ucapnya.
Raja Juli menegaskan, evaluasi diperlukan untuk mendorong penurunan kembali jumlah hotspot maupun fire spot yang telah melalui proses verifikasi. Kedua indikator tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memantau perkembangan karhutla di lapangan.
“Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” tegasnya.
Selain memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah juga meminta seluruh pihak tetap meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian karena puncak fenomena El Nino diperkirakan terjadi pada September.
Situasi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama apabila tidak diimbangi dengan upaya pencegahan dan respons cepat. Karena itu, pemerintah mendorong kerja sama lintas sektor untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Berdasarkan data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kemenhut, menunjukkan kenaikan hotspot di sejumlah wilayah prioritas berdasarkan data cut off 1 September.
Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot meningkat dari 273 titik menjadi 859 titik. Sementara di Kalimantan Tengah, hotspot naik dari 253 menjadi 623 titik.
Kenaikan juga tercatat di Sumatera Selatan, dari 20 menjadi 89 titik, serta Kalimantan Selatan yang bertambah dari 22 menjadi 73 titik. Di Jambi, hotspot yang sebelumnya tercatat nihil kini menjadi empat titik.
Sementara di Riau masih mencatatkan nol hotspot. Pemerintah akan terus memantau perkembangan di seluruh wilayah prioritas, terutama Kalbar dan Kalteng yang saat ini menunjukkan peningkatan paling signifikan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai penguatan koordinasi, deteksi dini, serta penanganan cepat di lapangan menjadi langkah penting untuk mencegah hotspot berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.