JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan alasan draf RUU Perampasan Aset belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Menurut Cucun, pembahasan regulasi tersebut masih berada dalam rangkaian proses penyusunan undang-undang.

Salah satu tahapan yang masih harus diselesaikan adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Iya kan DIM-nya jadi, naskah akademiknya, kan ini undang-undang baru ya," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Baca Juga: KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Maksimalkan Pengembalian Uang Hasil Korupsi

Ia menjelaskan, setelah tahapan tersebut masih terdapat proses pembahasan melalui tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

Karena itu, DPR menilai draf yang belum melewati seluruh tahapan untuk dirapikan belum tepat untuk disebarluaskan.

Legislator Fraksi PKB itu mengingatkan, publikasi draf sebelum proses timus dan timsin selesai justru berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Terlebih, sejumlah versi draf RUU Perampasan Aset saat ini telah beredar di tengah masyarakat.

"Ya nanti kan proses tahapan perapihan belum timus-timsin, justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya," ujarnya.

Baca Juga: KPK Dukung RUU Perampasan Aset segera Disahkan, Penting untuk Pulihkan Kerugian Negara

Di tengah proses pembahasan tersebut, DPR sebelumnya telah menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Lembaga legislatif berkomitmen agar pembahasan regulasi tersebut dapat dituntaskan paling lambat pada 15 Desember 2026.

Target itu disepakati setelah pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Kamis (27/8).

Dalam pertemuan tersebut, tiga pimpinan DPR yang hadir yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Dasco menyampaikan, batas waktu tersebut telah disepakati dalam forum resmi sidang paripurna DPR. 

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Pengamat Bilang Tak Perlu Ada Demo Lagi

Ia menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset ditargetkan dilakukan dalam rapat paripurna pada pertengahan Desember 2026.

"Paripurna tadi sudah menyampaikan, menyepakati dan disetujui bahwa tenggat waktu paling lambat untuk penandatanganan UU Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," ucap Dasco dalam pertemuan dengan AMPB.

Sementara itu, Komisi III DPR juga telah mengungkap sejumlah tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset.

Setidaknya, terdapat 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset berdasarkan daftar yang dibahas.

Ke-13 jenis tindak pidana tersebut meliputi:

1. Tindak pidana korupsi
2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
3. Tindak pidana terorisme
4. Tindak pidana penyelundupan manusia
5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya
6. Tindak pidana di bidang kehutanan
7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup
8. Tindak pidana di bidang perpajakan
9. Tindak pidana di bidang perbankan
10. Tindak pidana di bidang perasuransian
11. Tindak pidana di bidang pertambangan
12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan/atau
13. Tindak pidana perdagangan orang.

Baca Juga: 13 Tindak Pidana Masuk RUU Perampasan Aset, Korupsi hingga Perdagangan Orang